RIAUMANDIRI.CO - Nota kesepakatan bersama (MoU) Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Kota Pekanbaru Tahun Anggaran (TA) 2022 telah ditandatangani. Adapun besarnya sekitar Rp2,5 triliun.

Penandatanganan MoU dilakukan dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung Balai Payung Sekaki DPRD Kota Pekanbaru, Selasa (27/9) malam. Dimana rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Pekanbaru Muhammad Sabarudi ST didampingi tiga orang Wakil Ketua, Ginda Burnama ST, Tengku Azwendi Fajri SE dan Ir Nofrizal MM.

Rapat ini dihadiri oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Muflihun SSTP MAP beserta Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekanbaru Muhammad Jamil, Asisten, Kepala OPD, Staf Ahli dan Camat.

Dalam paripurna itu, kedua belah pihak menekan APBD Perubahan Kota Pekanbaru TA 2022 senilai Rp2,5 triliun. Besaran angka ini mengalami penurunan dibandingkan dengan APBD Murni Tahun 2022 sebesar Rp60 miliar.

"Angka ini tidak bertambah dari tahun sebelumnya. Karena kami yakin dan percaya ketika ini bertambah ini maka kita tidak akan sanggup," ujar Pj Wako Pekanbaru Muflihun usai paripurna.

"PAD (pendapatan asli daerah, red) tidak mencukupi untuk membiayai. Jadi kita ingin menghindari adanya tunda bayar di tahun-tahun selanjutnya," sambung Muflihun.

Muflihun mengatakan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Pekanbaru telah menyepakati APBD Perubahan Tahun 2022 senilai Rp 2,5 triliun dikarenakan PAD tidak mencapai target.

"Jadi kami hari ini bersepakat dengan DPRD, bagaimana kita bisa mengeluarkan kegiatan tidak urgen, itu yang kita keluarkan. Maka angkanya tidak ada penambahan. Walaupun ada penambahan dari DAU (dana alokasi umum,red) dan ada penambahan dari dana bagi hasil, tetapi kita tetap menggunakan pagu lama," jelasnya.

Proyek-proyek pembangunan dan program kegiatan yang bersifat tidak urgen juga tidak ada lagi diprioritaskan di dalam anggaran perubahan tahun 2022.

"Kita tidak ada menambah program-program kegiatan baru. Cuma, ada sedikit saya tambahkan anggaran untuk OP (operasional, red) di Dinas PUPR sebesar Rp10 miliar," kata pria yang akrab disapa Uun itu.

"Mengapa kita tambah? Karena kita sudah berjanji kepada masyarakat ingin menuntaskan masalah jalan yang rusak dan berlubang. Pada intinya, pembangunan yang tidak penting itu kita keluarkan," imbuh Muflihun.

Sementara itu, Ketua DPRD Pekanbaru Muhammad Sabarudi mengatakan, APBD Perubahan 2022 sebesar Rp2,5 triliun ini berdasarkan hasil antara DPRD dan Pemko Pekanbaru.

"Kemampuan kita untuk sampai akhir tahun ya segitu. Tidak mungkin kita paksakan. Kalau dipaksakan nanti kita menambah utang tunda bayar lagi. Daripada nambah utang tunda bayar, bagus kita pahit-pahit sekarang," singkat Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Narasi & Foto: Dodi Ferdian