RIAUMANDIRI.CO - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru melaksanakan Rapat Paripurna, Rabu (28/9). Adapun agendanya adalah Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Nota Keuangan dan Ranperda tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022.

Rapat Paripurna ke-3 Masa Sidang Kesatu tahun 2022/2023 itu dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Ginda Burnama didampingi Wakil Ketua lainnya Tengku Azwendi Fajri dan Nofrizal. Sementara dari Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru hadir Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekanbaru Muhammad Jamil. Terlihat juga sejumlah Asisten dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemko Pekanbaru.

Dalam paripurna itu, rata-rata Fraksi DPRD Pekanbaru yang ada mempertanyakan mengenai penanggulangan banjir, perbaikan jalan rusak, penanganan sampah, lampu penerangan jalan umum (PJU), pendidikan, masalah bantuan sosial hingga persoalan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Seperti yang disampaikan Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Victor Parulian. Dia menyampaikan beberapa catatan dalam pidato Nota Keuangan dan Ranperda tentang APBD-P 2022, diantaranya, masalah banjir yang belum terselesaikan.

"Masih banyak titik-titik banjir yang belum tuntas. Maka dari itu, Pemko Pekanbaru harus serius mengatasi banjir ini dengan membuat resapan air pada setiap bangunan rumah maupun kantor pemerintahan, pembuatan waduk secara terpadu serta merealisasikan masterplan penanganan banjir," katanya.

Selain masalah banjir, Victor menyoroti masalah lampu PJU yang banyak padam di sepanjang ruas jalan. "Pemko harus betul-betul mengecek dan memperbaiki lampu-lampu jalan yang mati dan rusak untuk mencegah terjadinya tindak kriminal," ujar Victor.

Fraksi PDI Perjuangan juga mendesak Pemko Pekanbaru untuk segera melalukan perbaikan jalan yang mengalami kerusakan. "Kita banyak menerima laporan dari masyarakat kalau jalan-jalan itu masih banyak yang rusak. Jadi kami minta ini segera diperbaiki kalau tidak ini banyak menimbulkan kecelakaan," sebutnya.

"Kita juga mendorong pemerintah untuk segera menuntaskan proyek pengerjaan IPAL yang telah menyebabkan terjadinya polusi udara dan berdampak buruk terhadap ekonomi masyarakat," sambung Victor.

Sementara itu, Juru Bicara Fraksi Demokrat Roem Diani Dewi meminta Pemko Pekanbaru agar dapat mengendalikan laju inflasi sekaligus mengantisipasi adanya lonjakan harga kebutuhan bahan pokok pasca kenaikan BBM. Sebab, kenaikan harga bahan pokok ini berdampak terhadap daya beli masyarakat.

"Pemko Pekanbaru perlu membuat langkah-langkah pengendalian inflasi dan kenaikan harga BBM. Mulai dari bantuan-bantuan sosial kepada masyarakat yang harus dilakukan secara sungguh-sungguh, tepat sasaran, akuntabel dan berkeadilan," ucap Dewi.

Masalah kesehatan juga menjadi salah satu poin utama yang disampaikan Roem Diani Dewi dalam pandangan umum fraksi tersebut. Yang mana, anggaran untuk program JKN-KIS ini sangat dibutuhkan untuk mengurangi dan meringankan beban bagi masyarakat yang kurang mampu untuk berobat.

"Saat ini banyak masyarakat yang kurang mampu tidak bisa berobat karena tidak terdaftar dan tidak tercover anggaran KIS. Maka dari itu, Pemko Pekanbaru harus menambah anggaran program JKN-KIS ini didalam anggaran perubahan 2022," tuturnya.

Selanjutnya, Juru Bicara Fraksi PAN Doni Saputra meminta kepada Pemko Pekanbaru agar dapat membuat kajian ilmiah terhadap semua program-program kegiatan masyarakat yang ada didalam APBD Perubahan 2022. Baik itu masalah kesehatan, jaminan sosial, serta kenaikan harga bahan pangan akibat dampak kenaikan BBM.

"Tentu ini harus menjadi atensi utama bagi Pemko Pekanbaru dalam rangka membantu masyarakat yang kini masih terbelit ekonomi," ucap Doni.

Pemerataan sekolah juga menjadi salah satu hal yang disampaikan Doni dalam pandangan umum fraksi terhadap nota keuangan APBD Perubahan 2022.

"Setiap tahunnya PPDB pasti menimbulkan masalah, banyak anak-anak yang tidak bisa masuk sekolah negeri karena sistem zonasi ini. Ditambah lagi, jumlah penduduk itu semakin banyak sehingga sangat diperlukan unit sekolah baru (USB)," cetusnya.

Lalu, Ketua Fraksi Golkar DPRD Pekanbaru, Hj Masni Ernawati dalam pandangan umumnya, mendorong Pemko Pekanbaru untuk memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) ataupun data penerima bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak akibat laju inflasi dan situasi kondisi ekonomi global.

"Bansos yang dibagikan itu harus tepat sasaran dan mengutamakan kaum disabilitas dan anak-anak yatim dan masyarakat kurang mampu. Kita mendorong Dinas Koperasi untuk dapat memberikan bantuan modal UMKM melalui APBD, APBN maupun dana CSR," imbuhnya.

Kemudian, Juru Bicara dari Fraksi Gabungan Gerindra PPP Nurul Ikshan mempertanyakan kepada Pemko Pekanbaru mengenai beasiswa pendidikan bagi putra putri daerah. Sebab, beberapa tahun belakangan anggaran beasiswa tersebut tidak ada masuk dalam penyusunan anggaran.

DPRD pun mendorong Pemko Pekanbaru untuk memasukkan anggaran beasiswa di dalam penyusunan rancangan APBD-P 2022.

"Kenapa Pemko Pekanbaru tak ada menganggarkan beberapa tahun belakangan ini? Padahal beasiswa ini penting untuk membantu meringankan beban biaya anak-anak kita," sebut Nurul.

Usai paripurna, Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Ginda Burnama ST berharap seluruh catatan yang disampaikan oleh ketujuh Fraksi DPRD ini dapat menjadi bahan bagi Pemko Pekanbaru dalam menyusun APBD-P 2022.

"Setelah mendengar pandangan umum tadi, yang jelas ketujuh Fraksi ini mempunyai pemahaman yang sama terhadap penyusunan APBD-P 2022. Mereka menyampaikan agar anggaran perubahan 2022 supaya betul-betul difokuskan terhadap permasalahan yang belum terselesaikan, yaitu terhadap pembangunan-pembangunan yang memiliki banyak hutang tunda bayar," katanya.

Politisi Gerindra ini juga meminta Pemko Pekanbaru agar bisa mengakomodir hasil pandangan umum fraksi DPRD Pekanbaru terhadap Nota Keuangan dan Ranperda APBD Perubahan tahun 2022.

"Harapannya, pertanyaan-pertanyaan dari seluruh Fraksi DPRD dalam pandangan umum tersebut bisa ditanggapi dan bisa diimplementasikan oleh Pemko Pekanbaru dalam APBD Perubahan 2022," pungkas Ginda.

Narasi & Foto: Dodi Ferdian