RIAUMANDIRI.CO - Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS Suryadi Jaya Purnama meminta pemerintah untuk menunda pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara karena ketidakjelasan anggarannya.

"Hingga saat ini belum ada penganggaran yang jelas. Anggaran dan pendanaan IKN ini diperlukan sebab masyarakat ingin mengetahui berapa sebenarnya biaya yang perlu untuk membangun IKN, kemudian darimana uang untuk membangun IKN tersebut," jelas Suryadi kepada media ini, Jumat (22/4/2022).

Dikatakan, pada awal rencana pemindahan IKN ini digulirkan, pemerintah gembar gembor bahwa pendanaan IKN tidak akan membebani APBN, dan akan banyak melibatkan swasta serta investor.

"Namun kini, setelah terdengar kabar ada investor kakap yang mundur, maka isu terkait pendanaan IKN ini menjadi semakin tidak jelas," katanya.

Dulu pemerintah menyebutkan, dari total Rp466,9 triliun dana yang dibutuhkan untuk pembangunan IKN, hanya 20% yang merupakan porsi APBN. Namun belakangan berhembus kabar bahwa porsi APBN berubah menjadi 53,5 persen. Untuk Tahun Anggaran 2023 sendiri rencananya akan dialokasikan sebesar Rp 30 triliun.

"FPKS sendiri menolak penggunaan APBN yang besar itu untuk pembangunan IKN. Sebab, dana sebesar itu akan lebih bermanfaat untuk pemulihan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan. Di mana menurut data BPS jumlah kemiskinan meningkat sebanyak 2,7 juta orang selama pandemi," jelasnya.

FPKS mengusulkan agar dana tersebut digunakan untuk membiayai proyek-proyek padat karya di Kementerian PUPR yang jumlahnya pada TA 2022 ini justru mengecil dibandingkan TA 2021. Di mana pada TA 2021 anggaran program padat karya sebesar Rp24,27 triliun. Sedangkan  pada TA 2022 ini menyusut sekitar 41,3 persen menjadi hanya Rp13,64 trikiun.

Hal ini tentunya membawa dampak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja padat karya dimana pada TA 2021 ditargetkan bisa menyerap 1,23 juta orang, di tahun ini targetnya menyusut menjadi hanya sekitar 665 ribu orang saja.

FPKS berharap pemerintah mewujudkan janjinya bahwa pembangunan IKN tidak akan  memberatkan APBN. FPKS juga memandang perlu adanya raker antara DPR dengan para menteri terkait agar masalah anggaran pembangunan IKN ini segera menjadi jelas.

FPKS juga mengajak masyarakat termasuk mahasiswa yang demo kemarin untuk tolak IKN ini, karena hal ini menjadi suatu kemubaziran yang besar. Sebab pembangunan IKN ini adalah sebuah megaproyek yang kurang bermanfaat untuk pemulihan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan bahkan  cenderung menjadi beban negara untuk saat ini. (*)