RIAUMANDIRI.CO - Pendekatan politisi PDIP Puan Maharani kepada Nahdliyah dinilai peneliti senior BRIN Siti Zuhro perlu untuk merawat kesinambungan.

Namun diingatkan Siti Zuhro, ada tugas besar yang perlu diemban Puan Maharani selain bersilaturahmi, yaitu menjalankan fungsi yang diembannya sebagai Ketua DPR RI.

“Sebetulnya silaturahmi atau door to door kepada masyarakat terutama pada pentolan-pentolannya, suhu-suhunya, memang untuk indonesia sangat diperlukan, Amerika juga begitu, itu bagian tak terpisahkan dari sosialisasi diri, pencalonannya dan pengenalan lebih jauh, supaya tidak ada ketidakpahaman dari pemilih dan yang akan dipilih.” kata Siti Zuhro jumat (15/4).

Hubungan baik yang telah dijalin antara PDIP dan Nahdliyah perlu dirawat, untuk memastikan masih ada suara dari Nahdliyah kepada partai pemenang pemilu ini. Namun, Siti mengatakan, sebagai Ketua DPR, Puan bisa berbuat lebih untuk memenangkan hati umat Islam.

“Kalau di DPR dia harus menunjukkan kelantangan dalam berpihak pada suara rakyat, itu mestinya. Kan Dewan Perwakilan Rakyat, dia tidak mengeksekusi betul, karena bukan eksekutif, dia legislatif. Tunjukan keberpihakan kepada suara rakyat, baik menyuarakan secara narasi maupun legislasi,” jelas Siti.

Dia mencontohkan, RUU BPIP (Rancangan Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) yang ditolak masyarakat. Menurutnya, jika ada polemik di masyarakat dari kebijakan yang dilahirkan pemerintah, DPR bisa menggunakan fungsi pengawasan secara
konstruktif. “Pancasila jangan diutak-atik.” kata dia.

Puan juga bisa bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat. DPR sebagai legislatif, ada tiga fungsinya, pengawasan
konstruktif sehingga ada check and balance, budgeting keberpihakan budget negara terhadap pembangunan, ketiga tentang legislasi. Legislasi itu ditunjukkan ada tidaknya akomodasi aspirasi masyarakat di situ.