PM Pakistan Imran Khan Dilengserkan dari Jabatannya Gegara Tak Becus Urus Ekonomi
RIAUMANDIRI.CO - Perdana Menteri (PM) Pakistan, Imran Khan, dilengserkan dari kekuasaannya pada hari ini, Minggu (10/4).
Ia digulingkan usai kalah dalam pemungutan suara mosi tidak percaya di parlemen.
Khan kehilangan dukungan karena dianggap tak becus mengurus perekonomian negara itu di tengah pandemi Covid-19. Dalam kepemimpinannya, Pakistan didera inflasi tinggi, sementara cadangan devisa menyusut dan defisit kian dalam.
Ia juga disebut telah kehilangan dukungan dari militer negara itu. Padahal, saat pertama kali terpilih sebagai perdana menteri, kemenangan Khan sering dikaitkan dengan kesepakatan antara dia dan militer. Namun, baik Khan maupun militer menampik tuduhan tersebut.
Melansir New York Times, para analis mengatakan bahwa Khan terlalu banyak menjanjikan suatu hal dan mendukung kebijakan yang tidak koheren. Sikapnya juga acapkali kontradiktif dengan pernyataannya.
Dia pernah mendukung ekonomi pasar bebas yang dideregulasi tetapi juga mendukung negara kesejahteraan. Dia juga secara terbuka menentang militan Islam namun pemerintah dan militernya menyediakan ruang aman bagi Taliban di barat laut Pakistan.
Dalam upaya menstabilkan ekonomi, ia beralih ke Dana Moneter Internasional untuk paket penyelamatan $6 miliar pada 2019. Langkah itu dianggap banyak orang sebagai pengkhianatan dari janji pemilihannya untuk tidak pernah mengambil pinjaman dan bantuan asing.
Kemudian, saat kritik terhadap kepemimpinannya meningkat, Khan justru menindak keras siapapun yang berbeda pendapat.
Kelompok hak asasi manusia, Human Rights Watch, mengkritik pemerintahannya karena menindak media. Beberapa jurnalis terkemuka yang dikenal kritis terhadap Khan kehilangan pekerjaan mereka. Beberapa jurnalis lain juga diintimidasi, ditahan, dan diancam.
Pukulan kritis terhadap kekuasaannya juga datang tahun lalu usai para pemimpin militer Pakistan menarik dukungan mereka, di mana hal itu melemahkan stabilitas politik yang telah ia bangun selama ini.
Khan diketahui berselisih dengan panglima militer atas masalah kebijakan luar negeri. Tahun lalu, penundaan Khan dalam menandatangani kepala intelijen baru juga memicu spekulasi lebih banyak atas perpecahan di antara keduanya
