RIAUMANDIRI.CO - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mendesak pemerintah, Pertamina dan BPH Migas untuk mengendalikan dan mengawasi penyediaan dan distribusi BBM jenis Pertalite dengan baik.

Mulyanto mendapat laporan dari masyarakat terjadi pembatasan dan kelangkaan Pertalite di beberapa daerah akhir-akhir ini.

"Jangan sampai BBM Pertalite ini menjadi langka atau menimbulkan antrean panjang di SPBU. Ini tentu tidak kita inginkan karena akan menyusahkan masyarakat.

Status Pertalite saat ini adalah BBM dalam pengawasan karena merupakan jenis BBM khusus penugasan pemerintah kepada Pertamina," kata Mulyanto kepada media ini, Rabu (30/3/2022).

Mulyanto menegaskan, konsekuensi legal dan anggaran antara BBM umum dan BBM khusus penugasan sangat berbeda. Kalau BBM umum, tata niaganya mendekati seratus persen mengikuti mekanisme pasar. 

Sementara BBM khusus penugasan tata niaganya seratus persen dikendalikan secara penuh oleh pemerintah, baik harga eceran, kuota, maupun wilayah distribusinya. 

Selisih antara harga keekonomian Pertalite dengan harga jualnya akan diganti (disubsidi) oleh pemerintah melalui skema dana kompensasi kepada Pertamina. Karena Pertamina secara khusus mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk menyediakan dan mendistribusikan BBM jenis Pertalite ini," terang politisi PKS ini.

Mulyanto minta kepada BPH Migas dan Pertamina tidak segan-segan untuk bekerjasama dengan pihak kepolisian dalam pengendalian dan pengawasan distribusi Pertalite ini. Sehingga tidak terjadi penyimpangan oleh mereka yang tidak bertanggung-jawab, tidak tepat sasaran atau dimanfaatkan oleh mereka yang tidak berhak.

Untuk diketahui, baru saja ditetapkan Pemerintah dan diumumkan Dirjen Migas Kementerian ESDM (Selasa 29/3/2022) bahwa Pertalite adalah BBM khusus penugasan (JBKP), yakni jenis BBM yang disubsidi pemerintah.

Pemerintah menetapkan kuota Pertalite tahun 2022 sebesar ini sebesar 23,05 juta kilo liter.  Pada bulan Pebruari 2022 dilaporkan Kementerian ESDM penyerapan Pertalite sebesar 4,258 juta kilo liter sedikit melebihi kuota Februari.  Diperkirakan melalui normal skenario, maka di akhir 2022 akan terjadi over kuota sebesar 15 persen.