BENGKALIS (HR)–Bappeda menjalin kerja sama dengan BPS Riau untuk mendapatkan tinjauan sosial ekonomi makro dalam perspektif visi dan misi Bappeda Bengkalis di ruang rapat Bappeda Bengkalis, Selasa (21/4).

Rapat dipimpin Kepala Bappeda Bengkalis, H Jondi Indra Bustian. Turut hadir Sekretaris Bappeda H Imam Hakim, para kepala bidang di lingkup Bappeda Bengkalis, serta undangan dari SKPD lain.

Kepala Bidang Neraca dan Analis Statistik BPS Riau, Joni Kasmuri mengawali pemaparannya dengan menyampaikan teori trickle down effect. Teori ini menganut faham bahwa pembangunan dipandang sebagai proses ekonomi saja. Tinggi rendahnya kemajuan suatu negara hanya diukur berdasarkana tingkat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi diyakini akan menetes dengan sendirinya, menciptakan lapangan pekerjaan dan membuka berbagai peluang ekonomi. Sehingga masalah kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan akan teratasi.

“Pada kenyataannya, sejumlah negara berkembang berhasil mencapai pertumbuhan yang tinggi. Namun masalah-masalah seperti pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan, dan kemiskinan tidak banyak teratasi,” katanya.

Terkait dengan tinjauan ekonomi makro Bengkalis, Joni mengatakan, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis tanpa migas dalam kurun waktu 2010 – 2013 berada pada kisaran 7 persen dan tidak terlalu berfluktuasi. Bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Riau, pertumbuhan ekonomi Bengkalis tanpa migas berada pada urutan kelima tertinggi. Adapun pertumbuhan ekonomi tertinggi diraih Kota Pekanbaru sebesar 9,53 persen, kemudian Dumai 8,53 persen, Meranti 8,08 persen, Rohil 7,59 persen, baru Bengkalis 7,43 persen.

Sumber-sumber pertumbuhan ekonomi Bengkalis tanpa migas menurut Joni dalam kurun waktu 2010 – 2013 tidak banyak mengalami perubahan. Masih didominasi oleh sektor perdagangan, industri dan pertanian. Namun, pertumbuhan ekonomi tertinggi dalam kurun waktu tersebut selalu berubah-ubah. Menurut Joni, sektor-sektor usaha dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak harus selalu menjadi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi, karena perlu juga dikaji dari aspek ketenagakerjaan.

Dalam kesempatan itu, Joni juga menjelaskan tentang Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dikatakan, IPM merupakan indikator outcome dari proses pembangunan sehingga  perubahannya sangat tergantung kepada indikator input dan proses pembangunan. Untuk diketahui, pembangunan manusia tidak selalu sejalan dengan pemangunan ekonomi dan keberhasilan pembangunan manusia tidak bisa dilihat secara instan. “Ada lag antara pelaksanaan pembangunan dan keberhasilannya,” kata Joni.

Pada tahun 2013, IPM Kabupaten Bengkalis menurut Joni berada pada posisi kelima dari 12 kabupaten/kota di Riau yaitu 76,12. IPM tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dengan IPM Nasional sebesar 73,81. Sayangnya, Joni menjelaskan Reduksi Shortfall terus mengalami penurunan. Penurunan ini tidak hanya untuk Kabupaten Bengkalis tapi seluruh kabupaten/kota di Riau.

Kepala Bappeda Bengkalis H Jondi Indra Bustian mengatakan, tinjauan ekonomi makro yang baru saja disampaikan sebenarnya tidak hanya disebabkan oleh Pemkab Bengkalis sendiri. Melainkan juga karena adanya kebijakan-kebijakan baik dari Pemprov Riau mapun Nasional. Sebagai contoh minimnya proyek infrastruktur dari Pemrov Riau untuk Kabupaten Bengkalis. Ada anggapan, dengan besarnya APBD Kabupaten Bengkalis maka Bengkalis bisa melakukan apa saja. Padahal APBD yang besar tersebut bila dibandingkan dengan persoalan infrastruktur yang harus dibenahi di seluruh pelosok sama sekali tidak ada apa-apanya.(adv/hms)