RIAUMANDIRI.CO - Ciri negara demokrasi yaitu mendasarkan pada hukum, pemerintahan di bawah kontrol rakyat, militer dan polisi di bawah kendali masyarakat sipil, pemilu yang jujur dan adil, adanya oposisi aktif, kuatnya partisipasi masyarakat, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan perlindungan terhadap minoritas.

“Kalau kita lihat dalam konteks Indonesia, itu rasanya ciri-ciri negara demokrasi semakin hilang,” kata Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Ma’mun Murod dalam seminar Pramuktamar Muhammadiyah-Aisyiyah di kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta, Rabu (16/3/2022), seperti dilansir dari laman Muhammadiyah.

Dia melihat kemunduran demokrasi di Indonesia pertama-tama ditandai dengan adanya pelemahan lembaga hingga sikap represif aparat hukum. Praktik penyalahgunaan hukum dan lembaga hukum yang selama ini dilakukan aktor politik semakin mengkhawatirkan dapat merusak demokrasi di Indonesia.

Selain itu, regresi demokrasi semakin menukik ke bawah dengan menguatnya budaya politik feodal dan komunalistik. Hal ini mengakibatkan menguatnya politik identitas. Warga terbelah berdasarkan sikap partisan masing-masing yang kemudian melahirkan istilah-istilah kurang arif seperti kadrun, cebong, kampret, dan lain sebagainya.

“Budaya ini ada sejak dulu tapi saya melihat justru akhir-akhir ini budaya feodal dan komunalistik ini semakin menguat. Yang paling tergambar jelas adanya fragmentasi, adanya polarisasi yang cukup kuat di masyarakat saat ini,” ujar Ma’mun.

Mengesampingkan ideologi partai politik dan mendewakan politik yang pragmatis juga menjadi sebab Indonesia mengalami regresi demokrasi. Padahal sejak awal kemerdekaan terutama pada Pemilu pertama tahun 1955, warna ideologi begitu plural. Saat ini, sulit membedakan warna ideologi antar partai politik karena semuanya memainkan pragmatisme politik.

Penyebab lain dari mundurnya demokrasi di tanah air ialah lemahnya posisi tawar masyarakat sipil. Saat jatuhnya Soeharto pada tahun 1998 masyarakat solid dan memiliki posisi tawar. Namun saat ini, warga terbelah mengabaikan kebenaran objektif.

Karena itu, Ma’mun mengajak semua pihak untuk mengembalikan kualitas demokrasi di Indonesia. Penguatan biroktasi yang imparsial, profesional, dan berpihak pada kepentingan publik diyakini mampu mencegah Indonesia menuju regresi demokrasi.