Pendistribusian Pupuk Subsidi, Ketua DPD RI Desak Pemerintah Transparan

RIAUMANDIRI.CO - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendesak pemerintah transparan mendistribusikan pupuk subsidi.
Menurut LaNyalla, pemerintah harus meminimalisir penyelewengan dan agar pupuk subsidi sampai pada tangan petani yang benar-benar membutuhkan.
"Saya meminta kepada pemerintah untuk memastikan distribusi pupuk bersubsidi yang transparan agar diketahui dan sampai kepada para calon penerima manfaat," kata LaNyalla di sela-sela kegiatan resesnya di Jawa Timur, Rabu (9/3/2022).
Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, saat ini beban masyarakat sudah sangat berat karena disebabkan kelangkaan berbagai bahan pokok. Para petani kecil merupakan kelompok yang rentan terkena dampaknya.
"Bukan rahasia apabila tingkat kesejahteraan kelompok ini masih minim dan jauh dari kata sejahtera. Apalagi pada kelompok petani penggarap. Beban hidupnya semakin berat. Tentu saja permasalahan ini akan berdampak
pada konsumsi domestik, dan dapat kita prediksi tingkat kualitas hidup petani akan semakin menurun," katanya.
Berdasarkan hal tersebut, LaNyalla meminta kepada pemerintah agar satu-satunya harapan mereka untuk meringankan bebannya adalah
tersalutkannya pupuk bersubsidi, sehingga mereka masih bisa bertani dan mengharap sawahnya menghasikan panen padi atau komoditas lainnya.
LaNyalla menilai bantuan dan alokasi sebesar apapun tidak akan berdampak jika tidak tepat sasaran. Untuk itulah LaNyalla mengingatkan kesungguhan kinerja pemerintah terkait penyaluran pupuk bersubsidi.
"Jadi, jangan main- main dengan rakyat kecil, kasihan mereka," tegas LaNyalla.
LaNyalla meminta instansi terkait, baik itu Polri maupun TNI ikut terlibat dalam proses pengawasan distribusi pupuk subsidi. Tak hanya itu, LaNyalla juga meminta petani turut proaktif melakukan pengawasan agar hak mereka benar-benar bisa tersampaikan.
"Jangan sampai pupuk subsidi ini jatuh ke tangan mafia yang pada akhirnya justru merugikan petani. Pengawasan harus dilakukan ketat dan berlapis," pinta LaNyalla.(*)
Berita Lainnya
- Kawal Hak Pekerja, Ketua DPD RI Minta Revisi Permenaker JHT Tak Sekadar Lip Service
- Sengketa Lahan dengan PT KAI, 3.470 SHM Masyarakat Semarang Diblokir
- Inilah Nama Calon Pimpinan DPD RI dari Masing-masing Wilayah
- Ratu Hemas: Kembalikan Marwah DPD RI, Perkuat Fungsi di Daerah
- Ketua DPD RI: Sekolah Harus Punya Kurikulum Kebencanaan
- PNKN: Perpanjang Jabatan Presiden Pengkhianatan Terhadap UUD 1945