RIAUMANDIRI.CO - Kasus harian terkonfirmasi positif Covid-19 di luar Jawa-Bali masih mengalami peningkatan. Pembelakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) diperpanjang hingga 14 Maret 2022.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekon) Airlangga Hartarto yang dikutip dari laman Setkab, menjelaskan, saat ini kasus aktif di luar Jawa-Bali mencapai 183.448 kasus atau berkontribusi 31,7 persen dari kasus nasional. Meski demikian,  tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR), baik di rumah sakit (RS) maupun isolasi terpusat (isoter) masih terkendali.

“Secara keseluruhan rata-rata BOR di luar Jawa-Bali 30 persen, masih di bawah nasional yang besarnya 36 persen,” ujarnya Airlangga dalam keterangan pers usai Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi), Minggu (27/02/2022) melalui konferensi video.

Secara rinci, Menko Ekon yang juga Koordinator PPKM Luar Jawa-Bali memaparkan,  BOR RS di tiga provinsi di luar Jawa-Bali dengan kasus aktif tertinggi di atas 15 ribu kasus, tapi masih memadai dengan tinggal konversi tempat tidur untuk penanganan Covid-19 yang juga masih rendah.

Di Sumatera Utara (Sumut) dengan kasus aktif 23.563 kasus, BOR terkendali pada level 35 persen dan tingkat konversi 20 persen. Kemudian, Kalimatan Timur (Kaltim) dengan kasus aktif 19.573 kasus, memiliki BOR 41 persen dan konversi 24 persen. Sedangkan Sulawesi Selatan (Sulsel) dengan kasus aktif 18.954 kasus, memiliki BOR 29 persen dan konversi 23 persen.

“Di luar Jawa-Bali angka reproduksi kasus efektif yang masih tinggi adalah di Sulawesi (1,19), Sumatra (1,17), dan Kalimantan (1,17),” imbuhnya.

Airlangga memaparkan, sejumlah provinsi telah melewati puncak kasus gelombang Omicron dengan tren yang cenderung menurun, yaitu di Papua, Kalimantan Selatan, Sulsel, Sulawesi Utara, dan Sumatra Selatan. Sedangkan provinsi yang masih menunjukkan tren kenaikan kasus harian adalah Sumut, Kalimantan Barat, Lampung, Kaltim, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, dan Riau. Namun di seluruh provinsi tersebut, angka perawatan RS masih relatif rendah.

“Angka perawatan rumah sakit masih di bawah saat varian Delta,” imbuhnya.

Terkait tingkat keterisian isolasi terpusat (isoter) di luar Jawa-Bali, Menko Perekonomian mengungkapkan bahwa dari kapasitas sebanyak 35.276 tempat tidur, jumlah yang terpakai adalah sebanyak 2.983 atau 8,46 persen. Namun, untuk mengantisipasi lonjakan kasus, pemerintah meminta pemerintah daerah untuk menyiapkan kapasitas isoter 2-3 kali lipat kapasitas dibandingkan saat lonjakan Delta.

Menutup keterangan persnya, Menko Ekon menegaskan bahwa pemerintah terus memantau perkembangan kasus di luar Jawa-Bali sehingga dapat merumuskan kebijakan yang responsif.

PPKM Dilanjutkan

Airlangga menjelaskan, pemerintah melanjutkan kebijakan Pembelakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di luar Jawa-Bali yang berlaku mulai dari tanggal 1 hingga 14 Maret 2022.

Pada periode kali ini, kriteria penerapan level PPKM adalah berdasarkan Level Asesmen Sistuasi Pandemi ditambah dengan tingkat vaksinasi dosis kedua dan vaksinasi bagi masyarakat lanjut usia (lansia) dosis pertama.

Kebijakan PPKM adalah sebagai berikut: level 1 di 3 kabupaten/kota, level 2 dari 205 menjadi 63 kabupaten/kota, dan level 3 meningkat menjadi 320 kabupaten/kota.

Berdasarkan Level Asesmen Situasi Pandemi di 386 kabupaten (kab)/kota di luar Jawa-Bali, daerah level 4 dan 3 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sebanyak 58 kab/kota berada di level asesmen 4, 214 kab/kota di level 3, 111 kab/kota di Level 2, dan hanya 3 kab/kota yang berada di Level 1.

Sedangkan untuk cakupan vaksinasi,  tingkat capaian dosis pertama di tiga provinsi di luar Jawa-Bali masih di bawah 70 persen dari target, yaitu Maluku, Papua, dan Papua Barat. Kemudian, sebanyak tujuh provinsi memiliki cakupan vaksinasi dosis kedua di bawah 50 persen, yaitu Sulawesi Tengah, Aceh, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Papua Barat, Maluku, dan Papua. Sedangkan untuk dosis lanjutan, tingkat capaian seluruh provinsi masih di bawah sepuluh persen.

Airlangga menambahkan, seperti halnya di Jawa-Bali pemerintah akan menambahkan capaian vaksinasi dosis kedua dan vaksinasi lansia menjadi indikator level PPKM.

“Cakupan dosis dua dan lansia akan dipercepat agar indikatornya mirip dengan di Jawa,” ujarnya.

Secara khusus, Menko Ekon juga menyampaikan bahwa jelang gelaran MotoGP Mandalika yang akan digelar pada 18-20 Maret mendatang, pemerintah juga terus mempercepat vaksinasi di Nusa Tenggara Barat (NTB) khususnya Pulau Lombok. Diungkapkannya, capaian vaksinasi di Mataram mencapai 115 persen untuk dosis pertama dan 84 persen dosis kedua. Kemudian, Lombok Tengah 91,5 persen dosis pertama dan dosis keduanya 74 persen.

“Secara keseluruhan NTB (capaian) vaksin (dosis) pertama 91,4 persen, dosis kedua 65,3 persen, dan vaksin (dosis) ketiga 2,6 persen. Dari segi jumlah kasus di NTB 3.200 (kasus) dan BOR-nya adalah 20 persen, ini di bawah nasional,” ungkapnya.

Airlangga menambahkan, dengan memperhatikan perkembangan situasi pandemi di tanah air, pemerintah juga melakukan penyesuaian kapasitas penonton ajang olahraga internasional tersebut.

“Arahan Bapak Presiden terkait dengan (MotoGP) Mandalika yang semula penontonnya 100 ribu, maka diturunkan menjadi 60 ribu dengan situasi yang ada saat sekarang,” pungkasnya.