JAKARTA (HR)-Siapa yang akan menjabat Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia, sejauh ini memang masih teka-teki. Namun Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane, menyebutkan bahwa Komisaris Jenderal Budi Gunawan telah terpilih mengisi posisi itu.

Seperti diketahui, Komjen Budi Gunawan, sebelumnya marak dirilis media massa. Hal itu setelah yang bersangkutan dicalonkan Presiden Joko Widodo menjadi Kapolri, namun ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meski dimenangkan dalam sidang praperadilan, Presiden Jokowi akhirnya mengusulkan Badrodin Haiti yang saat ini telah sah menjadi Kapolri.

Terkait terpilihnya Komjen Budi Gunawan tersebut, Neta S Pane mengatakan, pemilihan Budi berdasarkan sidang Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti).

"Kami mengapresiasi dan mengucapkan selamat atas terpilihnya Komjen Budi Gunawan sebagai Wakil Kepala Polri dalam Wanjakti plus yang dihadiri semua komjen, irjen, dan para kapolda beberapa hari lalu," ujar Neta melalui siaran persnya, Selasa (21/4).

Neta mengatakan, sesuai informasi yang diperoleh Indonesia Police Watch (IPW), peserta Wanjakti solid memilih Budi Gunawan sebagai Wakapolri. Semua jenderal yang hadir menandatangani persetujuan itu. Bahkan, Neta menyebut hasil Wanjakti itu pun telah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo.

"Untuk itu, IPW berharap Mabes Polri segera mengumumkan dan melantik BG sebagai wakil kepala Polri yang baru," ujar Neta.

Ditambahkannya lagi, sepeninggal Budi, posisi Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian (Kalemdikpol) akan diisi Irjen Syafruddin, perwira Polri angkatan 1985. Saat ini, yang bersangkutan menjabat Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Div Propam).

Pihaknya menilai, pemilihan Budi Gunawan sebagai Wakapolri merupakan langkah yang tepat. Sebab, Budi adalah tipe jenderal yang loyal dengan atasan dan institusi. Terlebih lagi, IPW menilai Budi banyak membantu Kapolri selama ini dan membuat konsep perubahan di Polri.

"BG juga banyak membantu sejumlah Kapolri untuk membangun lobi ke legislatif maupun ke pemerintahan. Saat ini, BG adalah Komjen paling senior karena dialah yang pertama menyandang pangkat Komjen dibandingkan semua Komjen yang ada di Polri saat ini," ujar Neta.

Sinyal serupa juga datang dari anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Edi Saputra Hasibuan. "Namanya seperti yang beredar di masyarakat," ujarnya.
Edi memastikan telegram rahasia (TR) untuk penunjukan jendral bintang tiga itu akan keluar dalam 1-2 hari mendatang. Setelah TR keluar, Wakapolri yang terpilih akan langsung dilantik. "Minggu ini, sekitar 1 atau 2 hari mungkin TR-nya keluar," sebut Edi.
Menurutnya, surat usulan Wanjakti itu sudah dikirim kepada Presiden Joko Widodo. Hal itu mengingat jabatan Wakapolri setara eselon 1 yang perlu mendapat pertimbangan Kepala Negara.

Aklamasi
Sinyalemen itu semakin kuat setelah Kabareskrim Mabes Polri, Komjen Budi Waseso, membenarkan bahwa Wajakti sudah memutuskan satu nama untuk mengisi jabatan Wakapolri. Nama tersebut juga terpilih secara aklamasi dalam rapat Wanjakti yang digelar Jumat (17/4) kemarin. Namun Komjen Buwas, demikian panggilan akrabnya, belum bersedia menyebut siapa nama yang dimaksud tersebut. "Sudah putus, satu nama," terangnya.
Menurutnya tidak ada perdebatan dalam forum Wanjakti. "Semua bulat, aklamasi, tidak ada alot-alot,"  ujarnya lagi.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti juga membenarkan bahwa Wanjakti telah bersidang untuk memilih Wakapolri. Namun belum ada keputusan mengenai Wakapolri terpilih. "Sudah Jumat lalu. Tapi belum ada keputusan siapa," ujarnya.

Menurut Badrodin, Wanjakti belum mengambil keputusan karena ada beberapa petinggi kepolisian yang merupakan anggota Wanjakti tak menghadiri sidang tersebut karena tengah melakukan tugas di luar kota dan luar negeri.

Di tempat terpisah, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengatakan, sejauh ini pihaknya belum ada menerima surat terkait penunjukan Budi Gunawan sebagai Wakapolri.
"Sampai tadi siang, saya cek belum ada surat apa pun terkait hal itu," ujarnya.

Menurut Pratikno, Jokowi akan selalu mendengarkan aspirasi publik dalam memilih para pejabatnya. Termasuk untuk urusan Wakapolri. "Presiden kan selalu mendengar aspirasi, sesuai dengam karakter kepemimpinannya yamg selalu dekat dengan rakyat dan mengambil keputusan dengan mempertimbangkan banyak dimensi," tandasnya.

Sedangkan Wapres Jusuf Kalla (JK) memberi lampu hijau untuk Budi Gunawan menjadi Wakapolri. Menurutnya, BG sosok yang paling pantas untuk posisi itu.

"Ya jangankan Wakapolri, Kapolri pun DPR setuju BG. Justru kita sangat apresiasi," ujarnya.

Menurut JK, posisi Wakapolri merupakan orang nomor dua di Polri. Posisi itu pantas untuk BG.
"Ya seharusnya begitu. Pak Jokowi juga tidak keberatan," tambah JK.

Menolak
Meski banyak dukungan diberikan terhadap BG, namun ada juga pihak yang menilai sebaliknya. Seperti dituturkan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Haris Azhar, keberadaan BG dikhawatirkan akan mendorong institusi Polri jadi pelayan kepentingan politis. Selain itu, pihaknya juga menilai BG sangat ambisius mengejar posisi Wakapolri.

Haris menduga, sikap itu sebagai upaya Budi meminta "upah" atas dukungannya terkait Nawacita yang diusung Presiden Joko Widodo. Menurut dia, tidak etis jika Polri mendukung hal yang bermuatan politis.

"Kalau misalnya dia dengan satu kepentingan pribadi berusaha dapat jabatan, tidak hanya kita yang rugi. Polisi juga rugi karena dipimpin orang yang punya motif politik," kata Haris.

Tak hanya itu, jika menjadi Wakapolri, keberadaan BG akan membahayakan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti. Selaku Kapolri, Badrodin kerap meninggalkan kantornya untuk bertugas sehingga tugas penataan birokrasi dan konsolidasi internal dilimpahkan kepada Wakapolri.

"Dia sebagai Kalemdikpol saja bikin manuver yang mencoreng citra Polri. Kalau dia dikasih jabatan, dia akan mendorong Polri jadi institusi yang melayani kepentingan politis dan sektoral," kata Haris. (bbs, dtc, kom, ral, sis)