BENGKALIS (HR)-Panitia Khusus  Keadilan Perimbangan Keuangan Daerah DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, berkunjung ke DPRD Bengkalis, Selasa (21/4).

Rombongan diketuai HM Alif Turadi dari Fraksi Gerindra itu membawa agenda mengajak daerah penghasil minyak dan gas bumi serta hasil perkebunan untuk bergabung menyatukan visi merebut porsi dana bagi hasil (DBH) Migas lebih besar lagi.

Selain HM Alif Turadi, anggota Pansus yang ikut serta antara lain Kamaruddin, Suwiono dan Herry Asdar. Mereka juga membawa tim ahli DPRD Kukar, Suria Irfan dan pengurus Komite Pemuda Nasional Indonesia (KNPI) Kukar, Chairul Anam.

Kedatangan anggota Pansus Keadilan Perimbangan Keuangan Daerah DPRD Kukar ini disambut hangat Ketua DPRD Bengkalis H Heru Wahyudi dan sejumlah anggota DPRD Bengkalis dari lintas komisi dan fraksi DPRD, diantaranya H Sulaiman Zakaria, Indra Sukmana, Johan Wahyudi, Sofyan, Eddy Budiyanto, Samsu Dalimunte, Rianto, Sukaddi dan Nur Azmi Hasyim.

Ketua DPRD Bengkalis, H Heru Wahyudi menyambut baik, niat dan tekad bulat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara untuk meminta pemerintah pusat transparan dalam pembagian porsi DBH bagi daerah penghasil.

“Kita bertemu di persimpangan jalan, tentunya kita setuju dengan apa yang disampaikan kawan-kawan dari DPRD Kutai Kartanegara. Sebagai daerah penghasil dan memiliki APBD yang cukup besar di atas kita, tentunya hal ini akan kita pelajari, dan analisa secara akademisi dengan tujuan yang sama. Sebagai daerah penghasil, tentunya kita juga berharap transparansi dari pusat,’’ ujarnya.(man)