RIAUMANDIRI.CO - Isu normalisasi hubungan Indonesia-Israel kembali menyeruak. Hal itu tak terlepas dari adanya pertemuan antara Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat dan Indonesia di Jakarta pekan lalu.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken, dan Menlu Indonesia, Retno Marsudi, disebut membahas kemungkinan normalisasi hubungan RI dengan Israel. 

Anggota Fraksi PKS DPR RI, Syahrul Aidi Maazat sekaligus Ketua Delegasi Grup Kerja sama Bilateral (GKSB) DPR RI untuk Palestina menanggapi isu yang beredar tersebut. Saat dihubungi pada Jumat (25/12/3021), dia menganggap hal itu akan jadi polemik dalam negeri ketika Palestina masih dijajah oleh Israel, tapi pemerintah malah mewacanakan normalisasi hubungan dengan Israel.

"Pemerintah, khususnya Kemenlu jangan membuka celah untuk menambah polemik dalam negeri dengan cara memulai pembicaraan normalisasi hubungan dengan Israel," kata Syahrul Aidi.

Dia menegaskan, sikap Indonesia sejak merdeka jelas, selagi Palestina masih dijajah, maka tak ada pengakuan kedaulatan Israel. Dia menyebut bahwa amanah pendiri bangsa yang dibunyikan dalam Alinea pertama UUD 1945 yang menyebut bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

"Maka, selama dalam pembukaan konstitusi Indonesia masih tertera kalimat penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, maka sebelum Palestina merdeka tidak mungkin bagi Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Israel yang menjajah bangsa Palestina. Jika dipaksa sudah jelas pemerintah melanggar konstitusi," tegasnya. 

"Seharusnya, saat ini semua energi kita tercurahkan agar keluar dari krisis ekonomi oleh pandemi Covid-19. Jangan ada hal-hal lain mengganggu hal tersebut," tambahnya.

Dia menegaskan posisi Indonesia harusnya diperkuat di mata dunia internasional agar mendorong rekonsiliasi dan pengakuan atas negara Palestina. Bukan itu saja, Indonesia harus mendukung upaya pengembalian tanah Palestina yang dicaplok oleh Israel selama ini.

Editor : M Ihsan Yurin