RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA - Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Usman Kansong mengatakan, salah satu tantangan kehumasan pemerintahan saat ini adalah untuk meraih kepercayaan publik.

Dibutuhkan upaya khusus untuk meraih kepercayaan publik terutama saat mengeluarkan kebijakan yang tidak populer. Transparansi adalah salah satu hal yang perlu dilakukan pemerintah agar memperoleh kepercayaan publik,” kata Usman dalam Rapat Koordinasi Pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Humas (JFPH) bertema “Tantangan Pranata Humas di Era Disrupsi” di lingkungan instansi pemerintah, baik di pusat maupun di daerah secara hybrid di Jakarta, Rabu (1/12/2021).

Kegiatan tersebut diselenggarakan Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Ditjen IKP) Kementerian KOMINFO RI bersinergi dengan Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Disebutkan, peran strategis humas pemerintah bukan hanya pada diseminasi atau penyebaran informasi saja, tetapi juga perlu menyerap aspirasi publik agar terjalin komunikasi yang baik antara publik dan pemangku kepentingan lain termasuk pemerintah.

Usman juga menyampaikan pesan Presiden Joko Widodo, agar pranata humas dapat berperan aktif untuk membangun reputasi pemerintah serta meningkatkan kepercayaan masyarakat tanpa memberitakan keburukan tentang siapapun atau menyebarkan hoax, fitnah, maupun ujaran kebencian.

“Humas pemerintah juga harus mampu menyampaikan informasi mengenai kebijakan pemerintah yang valid di berbagai kanal, baik di media sosial, media massa, maupun secara tatap muka,” kata Usman.

Dia mengingatkan kepada pranata humas agar terus meningkatkan kompetensi serta mampu beradaptasi terhadap perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang mengakibatkan melimpahnya arus informasi yang beredar.

“Pranata humas sejatinya harus bisa menyampaikan program yang sedang dikerjakan pemerintah kepada seluruh masyarakat dengan menggunakan berbagai kanal dengan menyesuaikan media komunikasi terhadap segmentasi audiens, baik secara geografis, demografis, maupun lainnya,” katanya.

Sementara itu Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Hasyim Gautama menyampaikan peran dan fungsi jabatan pranata humas sangat strategis untuk menjamin terpenuhinya hak dasar masyarakat untuk berkomunikasi serta memperoleh informasi terkait kebijakan-kebijakan pemerintah. Hal ini dijamin oleh konstitusi UUD 1945 pasal 28 F.

“Untuk itu dibutuhkan koordinasi di kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah,” demikian disampaikan pada laporannya.

Hasyim menyampaikan bahwa Direktorat Jenderal IPK telah melakukan berbagai kegiatan pembinaan, penyusunan regulasi, pengembangan kompetensi SDM, melakukan koordinasi dengan berbagai instansi pengguna, serta menjamin kepastian karir dan penilaian kinerja.

Rakor bertujuan untuk menyamakan persepsi mengenai pola pembinaan, pola karir, tugas-tugas di bidang layanan informasi dan kehumasan antara Kementerian Kominfo Kementerian PAN-RB, BKN, serta lembaga dan instansi lain, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Selain itu juga sebagai wadah untuk berbagi ide dan gagasan di antara pemangku kebijakan dengan pemangku jabatan pranata humas. Melalui rapat koordinasi ini diharapkan pula para peserta dapat memahami isu-isu terkini serta dapat beradaptasi dengan berbagai perubahan yang terjadi di bidang kepegawaian negara.

Hadir sebagai nara sumber pada rapat koordinasi ini adalah, Analis Kebijakan Ahli Pertama,Kedeputian Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN-RB, Moh. Firdaus Wahyu Roman, serta Analis SDM Aparatur Ahli Muda Direktorat Jabatan ASN BKN, Ibu Eva Fadelia, S.IP, M.Si. Turut hadir pula para Kepala Biro Kepegawaian dan Pengembangan SDM, Kepala Biro Humas Informasi Publik dari berbagai kementerian, lembaga dan instansi, serta Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Propinsi Kota dan Kabupaten serta pranata humas dari berbagai instansi dan lembaga pemerintahan lainnya.

Sumber : Kominfo

Editor : Syafril Amir