RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA - Kedatangan Kepala Staf Presiden (KSP) Moledoko ditolak oleh peserta aksi Kamisan, di Taman Signature, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (18/11/2021).

Pengamat komunikasi politik M. Jamiluddin Ritonga menilai penolakan kedatangan Moeldoko sangat memalukan. Sebab, sebagai pejabat negara, Moeldoko sudah sama sekali tidak dihormati oleh peserta aksi Kamisan.

"Penolakan itu berkaitan dengan pudarnya kepercayaan peserta aksi Kamisan terhadap Moeldoko," kata Jamil, Jumat (19/11/2021).

Bagi mereka, Moeldoko bukan sosok yang dipercaya, sehingga kehadirannya tidak dibutuhkan. Moeldoko bukan bagian dari mereka, sehingga tak perlu cawe-cawe dalam aksi mereka.

"Terlihat ada gap antara pejabat dengan rakyat. Gap ini tentu tidak seharusnya terjadi di negara demokrasi," kata Jamil.

Gap tersebut juga akan memutus komunikasi antara pejabat dan rakyat. Hal ini akan semakin menjauhkan rakyat dengan pemimpinnya.

"Celakanya, ketidakpercayaan itu tertuju kepada Moeldoko, salah satu pejabat yang dinilai dekat dengan presiden. Ketidakpercayaan itu tentu dapat berhimbas kepada Presiden Jokowi," ujarnya.

Masyarakat akan menilai, kalau orang dekat presiden saja tidak dipercaya masyarakat, bagaimana dengan pejabat negara yang jauh dengan presiden? Para pejabat ini bisa saja makin tidak dianggap masyarakat.

"Bahayanya, kalau persepsi masyarakat seperti itu, maka dukungan terhadap pemerintah akan dapat menurun. Masyarakat sudah tidak akan sejalan lagi dengan pemimpinnya," kata Jamil.

Kalau dukungan masyarakat terus menurun, maka legitimasi pemerintah semakin lemah. Hal ini tentu tidak diinginkan oleh Jokowi.

Untuk meminimalkan hal itu terjadi, Jamil menyarankan Presiden Jokowi segera mengevaluasi menterinya yang sudah tidak dipercaya masyarakat.

"Para menteri seperti ini selayaknya segera di reshuffle. Hanya dengan cara itu pemerintahan Jokowi terhindar dari krisis kepercayaan," kata Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu.