RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menilai pengangkatan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI merupakan langkah cerdik Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Langkah cerdik Jokowi itu dikaitkan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu dalam sikap Indonesia terhadap dua poros berpengaruh di Laut Natuna Utara atau China Selatan, yaitu China dan Amerika.

"Tidak bisa dipungkiri, yang bermain di Laut Natuna Utara selama ini adalah China cukup kuat. Waktu itu Amerika masih relatif diam dan kemudian membuat poros Aukus. Saya kira ini langkah cerdik Pak Jokowi untuk memberikan keseimbangan kekuatan, keseimbangan pengaruh di Laut Natuna Utara. Saya membacanya seperti itu," kata Abdul Kharis dalam diskusi bertema "Panglima TNI Baru dan Tantangan Ketahanan NKRI", di Media Center Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (8/11/2021).

Karena kata Kharis, suka tidak suka harus diakui bahwa Jenderal Andika Perkasa adalah didikan di Amerika.
Paling tidak dia sangat dekat dengan Amerika.

"Tapi ini bukan berarti juga bermusuhan dengan China. Ya tetap semua bersahabat, cuma intensi Jenderal Andika lebih dekat ke Amerika. Itu sulit untuk dibantah," kata Abdul Kharis.

Selama ini kerja sama yang dilakulan Indonesia ingin menjaga kedaulatan daripada menjaga jarak yang sama antara kedua poros. Menjaga jarak itu tidak kerja sama.

"Saya lebih suka menggunakan istilah Indonesia ingin menjaga kedekatan yang sama terhadap dua poros kekuatan yang sedang bermain atau yang sedang sama-sama adu pengaruh di Laut Natuna Utara. Saya memandangnya seperti itu," kata Kharis.

Kharis meyakini, Andika Perkasa dengan kemampuan diplomasi militer yang sangat kuat dan performa yang sangat bagus, mampu memerankan ini dengan baik.

Anggota Komisi I DPR Dave Akbarshah Laksono menyebutlan, dalam uji kelayakan, Andika banyak memaparkan tentang isu Papua. Bahkan bahasan itu dibahas selama lebih dari setengah jam, atau melebihi waktu yang diberikan.

Menurut pemaparan Andika, Indonesia harus tetap bersiap mengenai eksalasi di Papua, sehingga pendekatan militer diperlukan karena tingginya ancaman dan potensi serangan.

“Berarti masih ada yang mensuplai senjata, peluru dan juga termasuk supply dana dan juga mereka yang mensuplai itu semua juga berasal dari dalam juga. Jadi, ada juga yang tingginya kasus korupsi digunakan juga untuk membiayai pertempuran di Papua dan itu membuat permasalahan ini berlarut-larut tak ada hentinya,” terang Dave.

Oleh karena itu, kata politikus Partai Golkar ini, yang menjadi salah satu kebijakan Andika adalah melakukan penempatan prajurit untuk pengisian pos militer seperti Koramil, Kodam, Kodim, Korem dan juga menyiapkan satgas di sana. Hal itu tetap harus dilakukan, karena masih ada kekurangan, belum lagi pangkalan pangkalan Angkatan Laut (AL) dan juga pangkalan Udara (AU) yang masih banyak kekosongan.

“Jadi penambahan prajurit di sana bukan berarti otomatis itu hanya penebalan pasukan untuk memerangi rakyat, tetapi memang kebutuhan itu masih banyak, masih kosong,” imbuhnya.

Dave menambahkan, semestinya bukan hanya penempatan personil, tapi juga harus memanfaatkan teknologi yang sekarang dimiliki di Papua. Seperti misalnya dengan memanfaatkan drone yang teknologinya pada hari ini kian canggih. Banyak juga drone hasil karya anak bangsa dengan berbagai kemampuan, termasuk senjata.

“Nah, itulah yang kita harus kembangkan sehingga untuk mengatasi kekosongan peralatan tempur kita, kita harus meningkatkan kemampuan kita kemampuan SDM kita, harus kita harus berani investasi juga di riset and development, sehingga kemampuan TNI itu ya udah bisa mengisi kekosongan-kekosongan yang ada,” pungkasnya.