RIAUMANDIRI.CO – Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, kembali menyinggung kepemimpinan Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Dari data yang dihimpun Riaumandiri, dalam satu bulan terakhir, Hasto telah menyerang mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu dengan berbagai statemen sebanyak empat kali berturut-turut atau quattrick.

Kekinian, Hasto menyinggung kebijakan pemberian bantuan sosial atau bansos era SBY jelang Pemilu 2009. Hasto menyampaikan demikian saat webinar yang digelar CSIS Indonesia, Senin (1/11). Dia semula berbicara mengenai pelaksanaan pemilu di Indonesia yang cukup menjadi beban keuangan negara.

Dalam pernyataannya, Hasto meyingung mengenai adanya kebijakan penguasa yang diambil untuk merebut hati rakyat dengan tujuan mengambil keuntungan agar memenangkan pemilu.

"Coba CSIS menghitung berapa pemilu kita dari pusat sampai daerah dan itu adalah beban bagi APBN. Beban bagi keuangan negara, belum lagi dampak dari politik populism akibat bansos yang kemudian menjadi model setelah itu diterapkan pada 2009 dalam politik bansos," kata Hasto, dalam webinar bertema 'Menimbang Sistem Pemilu 2024' Senin (1/11/2021).

Dia pun mengutip data peneliti Australia Dr.Marcus Mietzner dari Low Institute for Internasional Policy yang menyebut pemerintahan SBY dalam waktu satu tahun yakni dari 2008 sampai 2009 membelanjakan 2 miliar dolar AS untuk Bansos.

Kebijakan ini tentu sangat membebani negara dan bisa menyebabkan sebuah negara mengalami krisis.

"Menurut Marcus Mietzner dari bulan Juni 2008 sampai bulan Februari 2009, Pak SBY itu membelanjakan 2 Miliar dolar AS untuk politik populis itu. Ini kan beban bagi APBN ke depan akibat konsekuensi dari politik yang sangat liberal yang di Amerika Serikat sekarang juga mengalami krisis di Eropa juga mengalami krisis," jelas Hasto

Menurut dia, apa yang disampaikannya ini berdasarkan data penelitian. Dia tak asal bicara dan juga tidak memiliki tujuan untuk politisasi.

"Jadi, tema dari CSIS sangat menarik apalagi dilakukan oleh lembaga penelitian sekaliber CSIS. sehingga nanti tidak dikatakan politisasi ketika saya kemarin mengungkapkan berbagai fakta-fakta terkait pemilu yang lalu," ujarnya.

Sindiran Hasto kepada Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu sebenarnya bukan kali ini saja, namun sudah berkali-kali bak menabuh genderang perang.

Majelis Tinggi Partai Demokrat (PD) tidak hanya berwenang menyetujui penyelenggaraan kongres luar biasa (KLB) saja. Majelis Tinggi PD juga memiliki kewenangan untuk menentukan calon presiden (capres) yang akan diusung. Kewenangan Majelis Tinggi diatur dalam anggaran dasar (AD) Partai Demokrat, tepatnya di Pasal 17 ayat (6).

SBY Kebanyakan Rapat

Sindiran pertama disampaikan Hasto Kristiyanto saat membuka webinar bertajuk 'Penganggaran Desa Wisata Perancangan Kebijakan Penganggaran Desa Wisata', yang digelar di kantor DPP PDIP, Kamis (21/10). Hasto awalnya menggambarkan kepemimpinan Jokowi.

"Berbagai apresiasi sudah diberikan kepada Presiden Jokowi, dan kita sebagai partai pengusung pun ikut bangga bagaimana kepemimpinan Pak Jokowi yang turun ke bawah, melihat akar persoalan pokok dari COVID-19 dan kemudian mencari solusi menyeluruh dimulai dari refocusing anggaran, kebijakan yang menyeimbangkan antara pembatasan sosial dan pertumbuhan ekonomi serta terdepan dalam pengadaan vaksin," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam keterangan tertulis.

Hasto lantas menyebut Jokowi punya kelebihan dibandingkan Presiden RI sebelumnya. Dia menyebut Presiden RI 10 tahun lalu terlalu banyak mengadakan rapat tapi tidak mengambil keputusan.

Kecurangan Pemilu Era SBY

Hasto juga menuturkan secara kualitatif terjadi kecurangan secara masif saat Pemilu di era SBY. Dia mengatakan ada manipulasi pada data daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2009.

"Kemudian aspek kualitatifnya, bagaimana penyelenggaraan pemilu. Pada 2009 itu kan kecurangannya masif, dan ada tokoh-tokoh KPU yang direkrut masuk ke parpol hanya untuk memberikan dukungan elektoral bagi partai penguasa. Ada manipulasi DPT dan sebagainya," tuturnya.

Sindir SBY soal Komunikasi Karang Lagu

Selanjutnya Hasto menyindir soal gaya komunikasi SBY dengan mengarang lagu. Hal ini disampaikan saat berbicara terkait pengganti juru bicara presiden.

"Ada-tidaknya jubir presiden merupakan bagian dari ranah kebijakan Presiden tentang perlu-tidaknya posisi tersebut," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kepada wartawan, Selasa (26/10).

Jika Jokowi nantinya menentukan tetap ada jubir presiden, PDIP berharap sosok yang mengisi jabatan jubir presiden paham akan suasana kebatinan Jokowi. Jadi jubir presiden itu dapat menyampaikan keputusan dan kebijakan Jokowi kepada publik.

"Sekiranya presiden mengangkat jubir, maka jubir tersebut harus benar-benar memahami keseluruhan suasana kebatinan presiden sehingga mampu memberikan penjelasan ke publik tentang hal ihwal keputusan strategis presiden maupun mengungkapkan berbagai hal terkait kebijakan presiden terhadap berbagai persoalan bangsa dan negara," ujarnya.

Komunikasi politik seorang presiden, menurut Hasto, penting dan diperlukan. Meski demikian, komunikasi politik itu bagi Hasto tak dapat dijalankan hanya dengan mengarang lagu hingga menulis buku tebal.

"Komunikasi politik presiden tidak bisa dilakukan dengan mengarang lagu atau menulis buku tebal, namun harus dilakukan proporsional, efektif, dan menyentuh hal-hal yang bersifat strategis," imbuhnya.

Demokrat menilai, jika pernyataan Hasto ditujukan untuk Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, Hasto insecure dan gagal move on.

"Tentang kekosongan posisi jubir presiden, ini sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden Jokowi. Kami akan menghargai dan menghormati keputusan Presiden Jokowi siapa pun nantinya yang akan dipilih dan ditugaskan menempati posisi tersebut, termasuk jika Hasto yang mendapatkan penugasan tersebut," kata Deputi Bappillu PD, Kamhar Lakumani, kepada wartawan, Selasa (26/10).(viva, dtc, dbs)

Editor : Nandra F Piliang