RIAUMANDIRI.CO - Keresahan masyarakat tentang keadilan aturan di pintu gerbang Jalan Bypass Chevron (kini PT Pertamina Hulu Rokan) Siak-Pekanbaru ditanggapi langsung oleh managemen. 

Manager Corporate Communications PHR, Sonitha Poernomo menyampaikan bahwa Jalan Bypass bagian dari area operasional PT PHR. Maka, jalan tersebut bukanlah jalan umum, sehingga pihak yang dapat melintasnya hanyalah yang memiliki keperluan di area operasi serta memiliki kartu akses masuk.

Selain itu, ia juga mengaku pihaknya tidak menolerasi suap ataupun sogokan agar dapat diizinkan melewati jalan tersebut.

"PHR menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak, dengan amanah untuk berperilaku penuh integritas, serta berpedoman pada azas tata kelola korporasi yang baik.
Akhlak ini merupakan singkatan dari amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif. Ini merupakan nilai-nilai dasar yang ditanamkan di seluruh perusahaan BUMN," papar Sonitha.

Manajemen PHR mengapresiasi apabila ada masyarakat yang ingin melaporkan pungutan liar yang terjadi di lingkup wilayah kerjanya, khususnya oleh Satpam di gerbang Jalan Bypass.

"Apabila melihat kejadian serupa, masyarakat dapat melaporkan hal tersebut melalui hotline bebas pulsa di 0800–1800-123," katanya. 

Namun, warganet yang membaca pemberitaan mengenai keresahan warga berkomentar berbeda. Mereka berharap Jalan Bypass diperbolehkan untuk umum. Sebab, secara teknis masyarakat hanya menumpang lewat menuju Pekanbaru lewat Jalan Kandang Kuda, bukan lewat organ vital perusahaan. 

"Iyaaa masak ga bisa lewaat padalan cumaa numpang lewat jalan kudaa ajaa . gak nya lwaat ujung sanaaa. Kesall x," ujar akun Facebook Nexxx xxxxx.

"Padahal klo motor bayar pon gak masalah loh.. Drpda lewt jln lintas yg rame mobil2 besar lewat.. Apalagi klo cewek yg mngendrai, kan resiko lbih besar lewat jln lintas," ungkap akun Adxx xxxxx.

"Bearti bang, jalan bypass tu lah milik rakyat tibo yo.. kan lah diambek aleh PHR," kata akun Adaxx. 

 

Reporter : M Ihsan Yurin

Editor : Nandra F Piliang