RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA  - Pemerintah mewacanakan untuk menaikkan atau menyesusaikaan harga bahan bakar minyak (BBM), khususnya pertalite seiring naiknya harga minyak dunia.

Fraksi Partai Keadilan Sosial (PKS) DPR RI menolak rencana kenaikan harga pertalite tersebut. Alasannya, selain saat ini pandemi belum usai dan daya beli masyarakat masih lemah, juga ketika harga minyak dunia turun, harga BBM tidak diturunkan.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR Mulyanto mendesak pemerintah harus menghentikan wacana kenaikan harga BBM jenis pertalite tersebut. Sebab wacana itu akan membuat masyarakat resah.

"Sekarang bukan waktu yang tepat untuk menaikkan harga jual BBM jenis pertalite. Karena saat ini pandemi belum usai dan daya beli masyarakat masih lemah," kata Mulyanto kepada media ini, Rabu (27/10/2021).

Mulyanto menilai pemerintah selama ini terlalu berpihak pada Pertamina dalam hal kenaikan harga jual BBM ini.

Dulu ketika harga BBM anjlok di awal pandemi Covid-19, pemerintah menyetujui Pertamina tidak menurunkan harga jual BBM. Alasannya agar kerugian Pertamina tidak terlalu dalam, sehingga BUMN ini tetap dapat menjalankan penugasan Pemerintah di sisi hulu migas.

"Saat itu harga BBM yang harusnya turun malah dijual dengan harga biasa tanpa penyesuaian. Padahal di negara-negara ASEAN harga BBM diturunkan. Sekarang ketika, harga BBM mulai merambat naik, pemerintah justru mewacanakan kenaikan BBM dengan menggunakan logika yang serupa. Tentu tidak adil bagi masyarakat," tegas Mulyanto.

Secara umum Mulyanto mendukung upaya Pertamina memperbaiki kondisi keuangan perusahaan. Sebab BUMN pada prinsipnya dibentuk untuk melayani masyarakat pada cabang-cabang usaha penting dan strategis, seperti sektor migas ini.

Tujuannya, agar pengelolaan sumber daya alam benar-benar diarahkan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Tapi BUMN dibentuk bukan sekedar untuk mencari untung, karena negara tidak berbisnis dengan rakyatnya.

"Kalau rakyat yang harus ketumpuan untuk mensubsidi Pertamina, baik di saat harga BBM anjlok ataupun naik, agar Pertamina tidak rugi. Ini adalah logika yang terbalik," imbuh Mulyanto.

Selain itu, menurut Mulyanto, tidak tepat kalau dikatakan bahwa permintaan masyarakat terhadap premium menurun dan mereka beralih ke pertalite.

"Yang terjadi adalah suplai premium yang ditahan-tahan, sehingga menjadi langka. Itu yang dilaporkan masyarakat baik di Jawa maupun di luar Jawa. Animo masyarakat terhadap BBM murah masih tetap tinggi. Karena itu pemerintah dan Pertamina tetap perlu mengalokasikan anggaran untuk pengadaan BBM murah ini," tandas Mulyanto.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah sedang mengkaji perubahan harga jual BBM jenis pertalite akibat kenaikan harga minyak dunia.

Pemerintah menilai harga jual pertalite saat ini Rp7.650 tidak sesuai dengan harga keekonomian yang sudah mencapai harga Rp11.000. Untuk mengurangi beban subsidi, pemerintah mewacanakan adanya penyesuaian harga jual pertalite di masyarakat.