Nopriman
Kabid Perawatan Dinas Bina Marga Provinsi Riau

Butuh Ratusan triliun

Untuk mempercepat pelaksanaan infrastruktur jalan khususnya di Bina Marga, kini kita utamakan untuk jalan nasional. Kita tetap berkoordinasi bagaimana dana-dana yang di pusat itu kita usahakan semaksimal mungkin untuk jalan nasional.
Bagaimana dengan jalan provinsi?
Untuk jalan provinsi memang kita lihat segala prioritas, kondisi yang tidak layak lagi di lapangan itu akan kita fokuskan data-data untuk menangani hal-hal yang di prioritaskan.
Apakah tak bisa disinergikan dengan jalan nasional?
Kalau sinergi dengan jalan nasional, kewenangan kita juga ada keterbatasannya. Kalau kewenangan kita sesuai dengan jalan provinsi, ya memang itu jalan provinsi, karena sesuai SK Gubernur. Kalau jalan nasional, memang jalan nasional.
Sedemikian sulitkah?
Namun tidak tertutup kemungkinan nasional juga bisa masuk ke provinsi. sejauh itu provinsi kita berkoordinasi, karena dengan keterbatasan dana provinsi yang tidak berpengaruh pada penanganan jalan.
Langkah yang akan ditempuh?
Kedepan kita selalu berkoordinasi terutama dengan P2JN yang membawahi Balai Jalan yang berkedudukan di Padang. Karena kita sudah selalu konfirmasi. Untuk menangani hal-hal yang urgen terutama jalan provinsi yang sifatnya akses langsung ke perekonomian.
Hanya demikian saja?
Saat ini kita sudah meningkatkan status jalan provinsi ke jalan nasional. Dalam waktu dekat SK dari kementerian akan turun. Contohnya Jalan Sungai Akar, Bagar Jaya, Rumbai Jaya, Tembilahan. Dulu ini jalan provinsi, yang kita naikkan statusnya menjadi jalan nasional. Maksudnya supaya penanganannya lebih maksimal dengan dana APBN.
Disamping itu menjadi jalan nasional sendiri, ini termasuk program pemerintah untuk pengembangan poros maritim. Untuk tahun 2016 kita sudah mengusulkan dan telah ada respon. Kalau tidak ada halangan akan meluncur dana Rp40 miliar untuk mempercepat pembangunan jalan khususnya di Riau.
Dengan kondisi pondasi jalan yang saat ini rusak di Riau, teknologi seperti apa yang seharusnya bisa kita manfaatkan?
Teknologi yang digunakan harus menyesuaikan dengan kondisi lapangan, kalau lebih efisiensinya kalau untuk recycling, contohnya bahwa 60% area di Riau termasuk tanah lunak yaitu gambut.
Kan tidak semuanya Gambut?
Iya, ada beberapa kabupaten yang masih tanahnya masih keras. untuk hal ini, dibutuhkan penanganan dengan teknologi tinggi. Teknologi tinggi mungkin berpengaruh pada efisiensi itu sendiri, terutama pada jalan tanah yang sudah ada. Kita mungkin bisa laksanakan di lapangan, langsung ditempat.
Itulah bedanya daerah pesisir dengan daerah yang daratan. Contohnya Kuansing, daerah itu lebih rendah dari pada daerah pesisir karena materialnya dekat, semuanya lebih memudahkan, keadaan sistemnya pun lebih mendukung. Kalau darah pesisir, itu semua didatangkan, jadi yang membuat tinggi biaya. Untuk mendatangkan material atau bahan dan akses pun tidak mendukung.
Berapa anggaran yang dibutuhkan untuk mempercepat infrastruktur Riau ini?
Saat ini kalau untuk jalan provinsi, sepanjang seribu-an atau dua ribuan kilometer. Jika kita total termasuk daerah pesisir kebutuhannya sangat banyak sebesar 1 triliun. Di sisi lain ada dilema yang kita hadapi, untuk peningkatan pembangunan jalan, pemeliharaan juga harus diperhatikan. Jika diabaikan, tingkat kerusakan akan semakin besar, karena pemelihara jalan yang sudah ada tidak fungsional. Kita harus memperhatikan fungsional jalan, mungkin costnya akan lebih baik. Jadi harus ada keseimbangan 60-40.
Jadi totalnya berapa Pak?
Kita memang masih butuh ratusan triliun lagi, jika menginginkan infrastruktur jalan di Riau ini tersedia sesuai kebutuhan masyarakat.***