RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA – Pemerintah lebih baik fokus dan memprioritaskan program penanggulangan Covid-19 dan  mengejar target vaksinasi 90 persen populasi daripada membangun ibu kota negara (IKN) baru.

"Pemerintah harus memprioritaskan program penanggulangan Covid-19 lebih dulu sebelum mengerjakan program lain yang tidak terlalu penting," kata Wakil Ketua FPKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan Mulyanto, Rabu (6/10/2021), menanggapi Surat Presiden kepada DPR terkait RUU Ibu Kota Negara.

Mulyanto berpendapat di tengah pandemi Covid-19 yang belum usai benar. Sebaiknya pemerintah tidak memaksakan kehendak membangun proyek IKN di Kalimantan Timur, apalagi dari sumber pendanaannya bersumber dari utang.

Menurutnya, DKI Jakarta yang menjadi ibu kota negara saat ini masih layak dan tidak mendesak untuk dipindahkan. Sehingga, kata Mulyanto, tidak tepat program pemindahan IKN dimasukkan sebagai prioritas pembangunan.

"Sekarang ini kita harus fokus untuk mengejar target vaksinasi 90 persen populasi serta mulai menata kembali pergerakan ekonomi di sektor-sektor prioritas serta mencegah kemungkinan gelombang ketiga pandemi Covid-19," kata Mulyanto.

Secara bertahap, lanjut Mulyanto, pemerintah sebaiknya memulihkan industri pariwisata dengan tetap menerapkan prokes. Membangun kembali industri pengolahan yang berorientasi ekspor maupun pasar domestik, industri yang menyerap tenaga kerja tinggi. Termasuk industri kecil dan menengah. 

"Seharusnya pembangunan ekonomi berbasis pemberdayaan seperti itu yang diprioritaskan untuk digerakkan seiring dengan mulai bergeliatnya permintaan pasar (demand).

Utang yang semakin menumpuk, yang pembayarannya diambil dari pajak rakyat, harusnya diarahkan pada sektor yang mempercepat recovery terkait kesehatan dan ekonomi rakyat.  Bukan untuk proyek mercusuar atau sekedar legacy pemerintah.

Karenanya, tidak usah mikir proyek yang seperti ini.  Agar kita tidak salah fokus," tandas Mulyanto.

Mulyanto menambahkan, dalam konteks hari ini tidak ada urgensi dan argumen yang kuat untuk menyegerakan pindah ibu kota ini.

"Lagi pula umur pemerintahan rezim sekarang tinggal beberapa tahun lagi. Tidak tepat juga untuk mengambil keputusan yang strategis seperti pemindahan ibu kota negara ini," katanya.

Dia menyarankan rencana pemindahan IKN itu diserahkan pada pemerintahan yang akan datang agar dapat dilakukan pengkajian yang matang dan komprehensif, tidak grasa-grusu.

Reporter : Syafril Amir

Editor : Redaksi