RIAUMANDIRI.CO - Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Provinsi Riau tahun anggaran 2021 disepakati sebesar Rp9,6 triliun. Di dalamnya, komponen belanja untuk penanganan Covid-19 masih menjadi prioritas.

Itu diketahui dari rapat paripurna di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau, Kamis (23/9/2021). Adapun agenda paripurna adalah penandatangan nota kesepakatan KUA-PPAS APBD Perubahan Provinsi Riau TA 2021.

Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Riau Yulisman didampingi Wakil Ketua DPRD Riau Hardianto. Sementara dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dihadiri langsung oleh  Gubernur Syamsuar, serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).

"Setelah melakukan penandatangan KUA-PPAS ini, diharapkan Banggar (Badan Anggaran,red) DPRD Riau bersama TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah,red) Riau melanjutkan pembahasan RAPBD Perubahan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan," ujar Yulisman dalam paripurna yang dihadiri sejumlah anggota DPRD Riau.

"Mengingat waktu yang sangat terbatas, kita berharap agar rangkaian pembahasan dapat berjalan tepat waktu dan sesuai dengan aturan yang berlaku," sambung Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) itu.

Usai paripurna, Yulisman menjelaskan bahwa KUA-PPAS Rancangan APBD Perubahan 2021 yang disepakati senilai Rp9,680 triliun. Angkat tersebut mengalami kenaikan bila dibandingkan APBD murni 2021 yakni sebesar Rp9,032 triliun.

Adapun fokus APBD Perubahan TA 2021 adalah di penanganan Covid-19, vaksinasi, dan persiapan anggaran bencana alam. "Komponen belanja untuk penanganan Covid-19 masih tetap prioritas. Pos anggarannya ada di leading sektor, yakni Dinas Kesehatan dan OPD lainnya. Juga ada persiapan penanganan bencana alam seperti karhutla (kebakaran hutan dan lahan,red)," jelas Yulisman.

Pihaknya menargetkan ketuk palu APBD Perubahan Riau TA 2021 dilakukan pada akhir September ini. "Sesuai aturan, selambat-lambatnya pengesahan 31 September 2021 ini," tandas Ketua DPRD Riau itu.

Sementara, Gubernur Riau, Syamsuar mengatakan, pandemi Covid-19 di Bumi Lancang Kuning belum berakhir. Pemprov Riau, kata dia, masih akan terus memprioritaskan anggaran penanganan Covid-19.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Riau Hardianto mengatakan bahwa pos anggaran untuk penanganan Covid-19 berada di Belanja Tak Terduga (BTT). Hal itu diperlukan untuk mencegah penyebaran Covid-19 dan pelaksanaan vaksinasi.

"Fokus utama kita masih untuk Covid-19 dan pelaksanaan vaksinasi. Memang vaksinnya disiapkan oleh (pemerintah) pusat, tapi pelaksanaannya itu kan butuh anggaran. Fokus besarnya di Diskes, kemudian di masing- masing RSUD, Arifin Achmad, Petala Bumi, RSJ, dan ada di BTT," singkat Hardianto.

Reporter : Dodi Ferdian

Editor : Nandra F Piliang