RIAUMANDIRIJAKARTA - Anggota DPR RI Mulyanto meminta pemerintah menindaklanjuti teguran lembaga kesehatan dunia atau WHO dan harus tetap waspada dengan potensi lonjakan kasus baru Covid-19 di Tanah Air.

Pemerintah jangan terbuai dengan hasil capaian penangan Covid-19 yang bersifat sementara. Jangan lengah akan peningkatan mobilitas masyarakat di bidang ritel dan rekreasi. 

"Sebab, saat ini ditemukan beberapa varian baru virus Covid-19 yang kita belum tahu daya tularnya seperti yang diingatkan WHO," terang Mulyanto kepada media ini, Senin (20/9/2021).

Mulyanto juga minta pemerintah terus mengupayakan penurunan kasus baru dan kasus kematian akibat Covid-19 dengan berbagai program terukur. Selain terus mendorong pembangunan pabrik vaksin Merah Putih karya anak bangsa.

"Terlalu dini untuk mengatakan, bahwa penanggulangan Covid-19 di Indonesia sudah berhasil. Semua masih berproses. Masih banyak faktor yang memungkinkan melonjaknya kasus baru Covid-19 sebagaimana yang terjadi di AS, Singapura dan Malaysia," kata Mulyanto.

Untuk itu, dia mengingatkan pemerintah harus tetap konsisten melakukan pengawasan dan pengendalian mobilitas masyarakat. Jangan kasih kendor.

Mulyanto mengingatkan bahwa laju vaksinasi masih lambat. Data dari “Our World In Data” hari ini memperlihatkan coverage vaksinasi di Indonesia baru 28 persen dari penduduk.  Sementara AS dan Malaysia masing-masing sudah mencapai 63 persen dan 67 persen.  Bahkan, Singapura sudah lebih dari 80 persen.

Belum lagi angka laju kasus fatal, yakni rasio antara jumlah kematian terhadap jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia masih tinggi, yakni sebesar 3.4 persen.  Artinya dari 100 pasien yang positif Covid, sebanyak lebih dari 3 orang meninggal. 

Sedangkan di AS dan Malaysia yang masing-masing sebesar 1.3 persen dan 1.9 persen.  Singapura angka laju kasus fatal hanya sebesar 0.1 persen.

"Dengan masih rendahnya tingkat cakupan vaksinasi dan tingginya angka laju kasus fatal tersebut, maka Indonesia masih tergolong rawan terhadap resiko kematian akibat Covid-19,"

Karena itu sudah semestinya pemerintah tetap waspada dan memperhatikan dengan serius teguran WHO tersebut.  Jangan abai atau menganggap enteng.

Sebelumnya WHO memberi teguran keras kepada Provinsi Jabar, Jateng dan Jatim yang dinilai melemah dalam pelaksanaan program prokes. Dikhawatirkan kelemahan dan kelonggaran ini dapat memicu kembali kenaikan kasus positif Covid-19.

WHO melihat ada peningkatan signifikan mobilitas masyarakat di bidang ritel dan rekreasi yang telah mencapai prapandemi.

Karena itu WHO minta pemerintah menyediakan rencana antisipasi dan mitigasi terkait kemungkinan peningkatan mobilitas masyarakat yang akan berdampak pada transmisi Covid-19.