RIAUMANDIRI.CO - Anugerah Kebudayaan PWI Pusat (AK-PWI) untuk bupati/wali kota ternyata idenya berawal dari Temu Redaktur Kebudayaan (TRK) se-Indonesia tahun 2014, di Siak, Riau.

Acara tahunan yang digelar oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kebudayaan pada tujuh tahun lalu itu, mengangkat tema 'Pers, Politik Kebudayaan dan Kebudayaan Politik'.

"Ide Anugerah Kebudayaan ini, saya dapatkan setelah menggelar Temu Redaktur Kebudayaan di Siak, Riau tahun 2014. Pada saat itu Bupati Siak, Pak Syamsuar, yang kini menjabat Gubernur Riau," papar Ketua Pelaksana AK-PWI Yusuf Susilo Hartono, Kamis (16/9/2021) dalam acara Sosialisasi AK-PWI pada HPN 2022 di Kendari, Sulawesi Tenggara.

Hadir dalam sosialisasi secara daring tersebut Ketua Umum PWI Pusat Atal S.Depari selaku Penangungjawab HPN, Ketua Panitia HPN Auri Jaya, dan Hj. Nur Endang Abbas Sekda Provinsi Sulawesi Tenggara. Serta para Ketua PWI Provinsi/Kabupaten/Kota dan para kepala dinas dari berbagai kabupaten / kota di Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, NTT, NTB, hingga Maluku Utara.

Kontrol dan Ajang Apresisi Menurut Yusuf, pada saat menggelar TRK di Siak itu, kapasitasnya sebagai Ketua Departemen Wartawan Film, Kebudayaan dan Pariwisata.

Setelah mencermati berbagai wacana yang berkembang dalam TRK, dia menyadari banyak hal  penting terkait realitas pers, politik kebudayaan dan kebudayaan politik.

Di antaranya era otonomi daerah yang desentralistik -pasca runtuhnya Orde Baru yang sentralistik- memunculkan bupati/wali kota hasil dari iklim politik transaksional. Maka untuk memajukan kebudayaan nasional, perlu memperkuat kapasitas dan kapabilitas bupati/wali kota.

Pers sebagai pilar keempat demokrasi, harus turut ambil bagian dalam hal ini. Bagaimana bentuk dan caranya?  Selain melalui pemberitaan dan kontrol sosial, pers dapat mengapresisasi melalui sebuah ajang penghargaan.

Pada saat ide itu diajukan kepada Ketua Umum PWI Pusat, saat itu H.Margiono, langsung setuju. Setahun kemudian AK-PWI pertama digelar, hasilnya diumumkan  pada puncak peringatan HPN 2016 di Lombok, NTB.

Penghargaan diserahkan di depan Presiden oleh Menko PMK Puan Maharani, kepada tujuh kepala daerah di antaranya Bupati Banyuwangi Azwar Anas, Bupati Purwakarta Dedy Mulyadi, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, dan Bupati Wakatobi Hugua.

Memenangkan Kesehatan dan Perilaku Baru

Setelah Margiono lengser, Atal S.Depari sebagai Ketua Umum PWI Pusat, menetapkan AK-PWI digelar secara tahunan di tengah HPN. Sejak itu pencantuman tahun anugerah disamakan dengan tahun HPN, agar mudah diingat.

AK-PWI 2020 di HPN Banjarmasin, Kalimantan Selatan, memilih 10 bupati/wali kota, dilengkapi 'Dekralasi Banjarmasin; yang ditandatangani oleh pers dan kalangan seniman budayawan, bupati/wali kota hingga menteri, di antaranya Menko PMK Muhadjir Effendy.

Isinya mendesak presiden/ pemerintah agar menjadikan kebudayaan sebagai salah satu prioritas pembanguan nasional. Selanjutnya AK-PWI 2021 digelar di HPN Jakarta, sedangkan AK-PWI 2022 di Kendari-Sulawesi Tenggara. Mengambil tema 'Memenangkan Kesehatan, Kemanusiaan, dan Mewujudkan Perilaku Baru, Berbasis Informasi dan Kebudayaan.

Sumber : Pokja AK-PWI

Editor : Nandra F Piliang