RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA – Sistem jaringan internal 10 kementerian dan lembaga negara diduga disusupi kelompok hacker asal Tiongkok. Salah satunya lembaga negara yang disusupi adalah Badan Intelijen Negara (BIN).

Terkait dugaan ini Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan, mengenai serangan siber sebaiknya ditujukan ke Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Namun Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) akan selalu ikut membantu.

"Yang terkait dengan serangan siber sebaiknya ke BSSN. Kemkominfo selalu akan ikut membantu sesuai tupoksinya," tutur Menkominfo, Minggu (12/9).

Sebagai informasi, dugaan ini berdasarkan laporan dari Insikt Group, divisi riset ancaman dari Record Future. Dikutip dari situs The Record, Minggu (12/9), aksi peretasan ini diperkirakan dilakukan oleh Mustang Panda.

Untuk diketahui, Mustang Panda merupakan kelompok peretas asal Tiongkok yang dikenal kerap melakukan aksi mata-mata siber dan memiliki target operasi di wilayah Asia Tenggara.

Para peneliti Insikt Group mengatakan mereka menemukan aksi penyusupan ini pertama kali pada April 2021.

Ketika itu, mereka mendeteksi ada malware command and control (C&C) yang dioperasikan oleh kelompok Mustang Panda dan berkomunikasi dengan host yang ada di jaringan pemerintah Indonesia.

Setelah ditelusuri aktivitas tersebut ternyata sudah terjadi sejak Maret 2021. Namun belum diketahui sasaran dan metode pengiriman malware yang dilakukan.

Selain BIN, para peneliti tidak mengungkap kementerian atau lembaga lain yang menjadi target aktivitas ini.

Lebih lanjut disebutkan peneliti dari Insikt Group sebenarnya sudah memberi tahu pihak berwenang Indonesia mengenai adanya penyusupan pada Juni tahun ini, dan disusul pada Juli. Namun, tidak ada umpan balik.

Kendati demikian, salah satu sumber yang familiar mengatakan kepada The Records, otoritas setempat sudah melakukan identifikasi dan membersihkan sistem yang terinfeksi pada akhir bulan lalu.

Namun, para peneliti Insikt masih menemukan host yang ada di dalam jaringan internal institusi pemerintah Indonesia masih berkomunikasi dengan server malware Mustang Panda setelah dilakukan pembersihan tersebut.

“Perlu dilakukan deep vulnerable assessment terhadap sistem yang dimiliki, serta melakukan penetration test secara berkala untuk mengecek kerentanan sistem informasi dan jaringan. Lalu gunakan teknologi Honeypot dimana ketika terjadi serangan maka hacker akan terperangkap pada sistem honeypot ini, sehingga tidak bisa melakukan serangan ke server yang sebenarnya,” ujar Pratama.

Ditambahkannya pula, Kementerian atau Lembaga perlu juga memasang sensor Cyber Threads Intelligent untuk mendeteksi malware atau paket berbahaya yang akan menyerang ke sistem. Lalu terakhir dan paling penting adalah membuat tata kelola pengamanan siber yang baik dan mengimplementasikan standar-standar keamanan informasi yang sudah ada.

"Segala langkah yang diperlukan harus segera dilakukan pemerintah. Untuk mengetahui apakah tindak spionase ini terkait dengan konflik Laut China Selatan atau tidak. Sebab, dalam beberapa tahun terakhir tensi terkait isu ini memang meningkat di kawasan Asia Tenggara. Semoga ini menjadi momentum perbaikan keamanan siber di lembaga negara," tuturnya menutup pernyataan.

Sumber : Liputan6

Editor : Nandra F Piliang