RIAUMANDIRI, JAKARTA - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengingatkan pemerintah lebih serius lagi mewaspadai masalah ketimpangan ekonomi, karena bisa dimanfaatkan oleh 'global player' atau kekuatan asing untuk membuat kekacauan di dalam negeri.

Hal ini sebagai dampak dari perang supremasi antara Amerika Serikat (AS) dengan China di Afghanistan pasca kemenangan Taliban yang bisa menjadi 'residu' bagi keamanan di Indonesia. 

"Berdasarkan pengamatan saya, ketimpangan ekonomi di Indonesia terkait dengan dua isu, yakni agama dan etnis. Kemiskinan ini banyak dialami oleh umat Islam, dan yang dominan di perekonomian adalah etnis China. Isu ini, bisa dimanfaatkan oleh global player yang masuk, akan menciptakan kekacauan di negeri ini. Maka, pemerintah harus menangani ini secara serius," kata Anis Matta saat menjadi narasumber dalam Webinar Moya Institute bertajuk 'Dampak Berkuasanya Kembali Taliban Bagi Keamanan Indonesia', Jumat (10/9/2021) petang.

Menurut dia, masalah ketimpangan ekonomi akan menjadi lebih serius apabila krisis ini berlanjut lebih lama, sementara pemerintah tidak bisa menciptakan pertumbuhan dan menyerap tenaga kerja.

Disamping itu, masyarakat juga akan dihadapkan pada adanya ancaman bencana alam dalam beberapa bulan ke depan.

Kondisi tersebut, tentu saja akan menambah beban hidup masyarakat semakin berat, dan kemiskinan di Indonesia semakin meningkat, sementara perekonomian didominasi etnis tertentu.

"Nah, global player ini bisa menimbulkan sentimen etnis, karena kemiskinan ini banyak dialami oleh umat Islam. Ini yang saya katakan, bisa menimbulkan ancaman keamanan dalam negeri," katanya. 

Anis Matta menegaskan, Indonesia menjadi target 'global player' karena merupakan salah satu spot perang supremasi antara AS-China, yakni di Laut China Selatan.

Sebab, wilayah Indonesia di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau berbatasan secara langsung dengan Laut China Selatan.

Pemerintah China telah mengklaim perairan Natuna bagian dari Nine-Dash Line atau sembilan garis putus-putus.

Pemerintah Indonesia sendiri telah mengganti nama perairan Natuna yang masuk dalam perairan Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara.

Karena itu, lanjut Anis, pemerintah perlu mewaspadai dampak perang supremasi tersebut.

Sebab, bukan mustahil Indonesia akan terseret dan terlibat perang di Laut China Selatan, apabila perang supremasi antara AS-China semakin memanas.

Namun, Anis Matta memberikan catatan penting mengenai kesiapan militer Indonesia dalam keterlibatan perang di Laut China Selatan, apabila perang tersebut, benar-benar terjadi.

"Ingat, militer Indonesia sudah puluhan tahun tidak punya pengalaman perang yang besar," ujar Anis Matta.

Sehingga bagi Indonesia, kata Anis Matta, lebih baik fokus pada ancaman krisis berlarut yang kemungkinan akan berlangsung lama, karena dampaknya serius menimbulkan ketimpangan ekonomi dan kemiskinan.

Sementara mengenai kondisi Afghanistan yang kini dikuasai Taliban, Anis Matta yakin hal itu tak berdampak besar bagi keamanan Indonesia. Sebab narasi yang dibawa Taliban sudah sangat berbeda dengan era 1990-an.

"Taliban kini memberi pengampunan pada orang-orang yang bekerja dengan pemerintah sebelumnya. Taliban kini juga menyatakan diri sebagai Imarah Islamiyyah, bukan Khilafah Islamiyyah, yang artinya Taliban hanya ingin berdaulat di teritori Afghanistan," demikian Anis Matta.

Selain Anis Matta, webinar itu juga diisi oleh mantan KSAU  Marsekal TNI (Purn) Chappy Hakim, mantan Duta Besar RI untuk PBB Makarim Wibisono, pengamat Politik Internasional Imron Cotan dan Direktur Eksekutif Moya Institute Hery Sucipto sebagai pemantik diskusi.