RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Mulyanto meragukan data kematian yang disebab Covid-19 yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia.

Keraguan politisi PKS itu setelah dirinya membandingkan dengan data The Economist. Data yang dirilis pemerintah per tanggal 5 September 2021, data kematian akibat Covid-19 sebanyak 135.861 jiwa. Namun The Economist memperkirakan data kematian akibat Covid-19 di Indonesia lebih besar lagi, yaitu 280 ribu hingga 1,1 juta orang atau 500 persen dari angka resmi pemerintah.

"Pemerintah jangan main-main soal data ini. Covid-19 ini merupakan pandemi global, di mana setiap data yang dipublikasikan di suatu negara disorot dan dijadikan acuan oleh negara lain," tegas Mulyanto, Selasa (7/9/2021).

Dia mengingatkan pemerintah agar berhati-hati merilis data kematian Covid-19 secara nasional. Pemerintah harus jujur dan transparan agar proses penanggulangan Covid-19 di Indonesia dapat dilaksanakan secara tepat.

"Ini bukan semata-mata soal transparansi jumlah korban jiwa akibat Covid-19 tapi juga menyangkut nama baik bangsa Indonesia di mata dunia internasional. Jangan sampai dunia menganggap Indonesia tidak jujur terkait data kematian Covid-19," lanjut Mulyanto.

Beberapa hari sebelumnya Pemerintah Malaysia juga mempertanyakan penurunan jumlah penyebaran dan kematian akibat Covid-19 di Indonesia. Pemerintah Malaysia heran data Covid-19 yang disampaikan Pemerintah Indonesia lebih rendah dari Malaysia. Padahal sebelumnya jumlah kasus Covid-19 Indonesia lebih tinggi dari Malaysia.

"Seharusnya Pemerintah mengkonsolidasikan data kematian Covid-19 ini lebih teliti dengan mengggunakan metoda dan parameter yang standar," kata Mulyanto.

Sebelumnya pemerintah ingin mengeluarkan indikator kematian dari parameter penilai covid-19, karena dianggap bercampur dengan data kematian lain atau inakurasi. Belum lagi termasuk munculnya kasus kebocoran data vaksin, bahkan di dalamnya termuat data vaksin presiden jokowi.

"Di lapangan, tetutama di perdesaan, ada kecenderungan kematian covid-19 ditutupi sebagai kematian biasa, karena masyarakat tidak ingin penanganan jenazah korban termasuk penguburannya menjadi berbelit-belit. Jadi memang cukup masuk akal kalau data kematian covid-19 yang disajikan Pemerintah lebih kecil dari angka yang sesungguhnya," kata anggota Komisi VII DPR itu.

Sebenarnya, menurut Mulyanto, persoalan akurasi data ini adalah masalah yang klasik, hampir di berbagai sektor terjadi. Namun demikian, terkait perbaikan data kematian Covid-19 ini perlu mendapat perhatian serius pemerintah. Karena di dalamnya sangat terkait dengan pengambilan kebijakan dan strategi penanggulangan pandemi yang tepat dan akurat.

"Salah data bisa salah kebijakan dan strategi," tandas politisi yang akrab disapa Pak Mul ini.