RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA - Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga menilai sikap asal bapak senang (ABS) menyeruak di Istana Negara.

Penilaian Jamil tersebut setelah dia melihat dari pertemuan tujuh ketua umum dan sekjen partai politik dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara beberapa hari lalu.

Pertemuan tersebut dinilai penulisan buku Tipologi Pesan Persuasif itu, dipenuhi puja puji. Para ketua umum partai memuji habis keberhasilan Jokowi dalam menangani pandemi Covid-19.

Puja puji semacam itu mengingatkan dirinya terhadap sikap dan perilaku elit di era Orde Baru. Para petinggi negeri bila bertemu Presiden Soeharto selalu berisi puja puji. Tidak ada yang berani menyatakan jalur kita sudah melenceng, apalagi di jalur yang salah.

"Sikap ABS itu tentu berbahaya bagi perkembangan Indonesia. Presiden tidak diberi situasi dan kondisi yang sebenarnya. Akibatnya bisa saja membuat presiden terlena, sehingga meneruskan kebijakan yang sudah diambil," kata Jamil dalam keterangannya, Minggu (29/8/2021).

Padahal kata penulis buku Riset Kehumasan itu, berdasarkan survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 20 - 25 Juni 2021, memperlihatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan presiden menangani pandemi Covid-19 menurun dari 56,5 persen menjadi 43 persen.

Dari survei yang dilakukan berbagai lembaga survei juga menunjukkan, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi terus menurun.

"Jadi, puja puji yang disampaikan para ketua umum partai itu kiranya tidak sepenuhnya mencerminkan realitas yang sebenarnya. Pandemi Covid-19 dan dampaknya masih menghantui negeri tercinta ini. Hal itu terlihat dengan masih diberlakukannya PPKM," kata Jamil.

Belum lagi, ulas Jamil. kesulitan hidup yang dihadapi masyarakat yang terus meningkat akibat dampak pandemi Covid-19. Mereka ini sudah mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Karena itu, menurut Jamil, sudah saatnya di era resformasi sikap ABS dihilangkan. Sebab, dominannya sikap ABS di era Orde Baru telah merusak berbagai tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Tentu bangsa ini tidak boleh mengulang kesalahan yang sama. Sebab, keledai saja tidak mau masuk lubang yang sama," tegas Dekan FIKOM IISIP Jakarta 1996 - 1999 itu.