RIAUMANDIRI.CO, PEKANBARU - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru menyebut pemerintah tidak siap menyalurkan bantuan sosial tunai (BST) kepada masyarakat.

Sebab, dalam proses penyelurannya terjadi kerumunan massa, padahal Kota Pekanbaru tengah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 yang seharusnya semua aktifitas dibatasi. 

Kejadian kerumunan dalam pembagian BTS ini seoal-olah pemerintah tidak memberikan contoh yang baik. Kerumunan BST itu terjadi di Kantor Pos Jalan Jenderal Sudirman, Senin (2/8/2021) lalu.

Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Sigit Yuwono, Rabu (4/8) menyebut bahwa seharusnya pemerintah menyalurkannya secara sistematis berdasar penerapan pembatasan saat ini.

"Kalau seandainya pemerintah cerdas, tentu (BST) diantar ke rumah atau melalui RT RW. Nah kan kalau seperti ini tidak terjadi penumpukan. Kebijakan (penyaluran) salah ini," jawab Sigit.

Kejadian ini sangat disayangkannya, kerumanan seperti itu berpotensi menjadi penularan virus corona. Apalagi, warga sudah tidak menerapkan protokol kesehatan.

"Ini se-Pekanbaru menumpuk semua, potensi penularan virus ini. Kalau memang PPKM ini diterapkan, seharusnya tidak seperti itu," terangnya.

Sementara itu, penerima BST, Meduma Sitompul mengaku cemas dengan kerumunan tersebut.

"Maunya jangan seperti ini ramai-ramai, saya juga tidak nyaman, karena lagi virus corona juga, tapi karena saya menerima bantuan ya harus saya ambil," ucap Meduma Sitompul saat mengantre.

Ia mengaku, jauh-jauh dari Tenayan Raya ke Kantor Pos untuk mengambil bantuan yang hendak diterimanya. 

"Saya jauh dari Tenayan Raya. Sebelumnya di Kantor Lurah dibubarkan, jadi hari ini saya ambil BLT di Kantor Pos," ungkapnya.

"Namun saat tiba di Kantor Pos, malah ramai sekali di sini. Berdempet-dempetan satu sama lain, maunya panitia bisa mengatasi agar masyarakat yang menerima bantuan tidak berkerumun seperti ini," tutupnya.

Reporter : Akmal

Editor : M Ihsan Yurin