JAKARTA (HR)-Selama enam bulan memimpin pemerintahan, rapor Presiden Jokowi dinilai masih merah. Penilaian itu disampaikan Wakil Ketua Komite I DPD RI, Fahrurozi dalam dialog kenegaraan bertema ‘Rapor Kabinet Kerja Jokowi', di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Rabu (15/4).

"Menurut saya rapor Jokowi merah sesuai dengan warna partai pengusungnya, PDIP. Padahal, dalam Nawacita, Jokowi terjebak dalam retorika politik tapi dalam realisasi tidak tergambarkan. Nawacita dan revolusi mental yang didengungkan Jokowi semasa kampanye Pilpres 2014 tidak teralisir,” kata Fahrurozi.

Menurut Fahrurozi, situasi pemerintahan saat ini menunjukkan ada indikasi kekecewaan, bukan saja dari rakyat, tetapi dari tim sukses dan relawan Jokowi, bahkan dari fungsionaris partai pengusung sendiri, PDIP.

"Selama enam bulan ini sudah tampak lemahnya kepemimpinan Jokowi. Istilah Nawacita dan revolusi mental justru dijadikan alat untuk menyerang balik Jokowi. Di mana Nawacita yang dibangun, nawa-nawaitu-niatnya itu tidak ada,” ujar anggota DPD RI asal Aceh itu.

Karena itu kata Fahrurozi, sudah seharusnya pemerintahan Jokowi dievaluasi. Mengingat, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah selama ini tidak pro rakyat. “Jadi, wajar saja, kalau ada desakan untuk mengevaluasi pemerintahan Jokowi sekarang,” pungkasnya.
 
Belum Cukup Waktu
Sementara itu, Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI, Johnny G Plate yang juga tampil sebagai pembicara dalam diskusi itu mengatakan, belum waktunya mengevaluasi pemerintahan Jokowi karena baru berjalan enam bulan.

"Ibarat anak belajar, masih belum satu semester, maka belum bisa mengikuti ujian dan mendapat rapor kerja. Seperti APBN-P baru April 2015 ini bisa direalisasikan. Berbeda dengan pemerintahan sebelumnya, di mana periode pertama dan tahun pertamanya memang sudah berjalan,” katanya.

Dikatakan, tekanan rakyat cukup tinggi terhadap APBN dengan pengalihan subsidi ke sektor yang lebih produktif, seperti ke infrastruktur, transportasi, kemaritiman, kedaulatan pangan, dan sektor lainnya. "Belum lagi melemahnya nilai rupiah yang mempengaruhi ekonomi mikro Indonesia, sehingga stabilisasi harga-harga kebutuhan pokok itu membutuhkan waktu agak lama,” tutur Johnny.

Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute dan dosen  komunikasi politik UIN Syahid Jakarta, Gun Gun Heryanto menyarankan Jokowi untuk mengevaluasi kinerja anggota kabinetnya. "Waktu enam bulan masa pemerintahannya sudah cukup untuk melihat keseriusan seorang menteri dalam menjalankan tugas-tugasnya. Menteri yang tidak bekerja secara optimal untuk memenuhi harapan rakyat disarankannya untuk diganti," katanya.

Hal yang perlu dievaluasi dari kinerja para menterinya antara lain kemampuan berkoordinasi karena menteri tidak hanya mementingkan kementeriannya sendiri, sebaliknya harus bisa berkoordinasi dengan kementerian yang lain. (sam)