Polemik Vaksin Berbayar, Pemerinah Diminta Transparan
RIAUMANDIRI.CO, PEKANBARU - Anggota Komisi III DPRD Pekanbaru, Zulkarnain meminta pemerintah transparan dan menjelaskan segamblang-gamblangnya terkait polemik vaksin berbayar.
Hal itu menurutnya, guna menepis asumsi negatif di tengah masyarakat. Apalagi, masih banyak kalangan yang ogah melakukan vaksinasi karena kecurigaan-kecurigaan terhadap pemangku kepentigan.
"Kita minta agar keterangan mengenai ini dibuka selebar-lebarnya kepada masyarakat agar masyarakat tidak termakan berita bohong," ujarnya, Selasa (13/7/2021).
Diketahui, pemerintah pusat berencana menjualbelikan Vaksin Covid-19 kepada masyarakat melalui PT Kimia Farma Tbk.
Zulkarnain mengatakan, pada sebelum-sebelumnya program vaksinasi gratis karena menggunakan APBN dan APBD untuk membiayainya. Namun, tiba-tiba ada isu bahwa vaksin berbayar.
"Kita (DPRD) mau tahu mekanismenya dulu seperti apa dan pemerintah juga segera harus memberikan keterangan sehingga tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat," katanya (13/7/2021).
Politisi PPP ini menuntut pemerintah pusat segera menjelaskan siapa dan golongan apa yang disasar dari keluarnya kebijakan vaksin berbayar ini.
"Apa vaksin berbayar ini untuk orang kaya, bos-bos, atau aparatur?" tanyanya.