RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA - Langkah tegas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyegel kantor non-esensial yang melanggar PPKM Darurat layak diapresiasi.

"Ketegasan Anies untuk meminta kepolisian memproses hukum pemilik kantor yang melanggar PPKM Darurat juga patut diajungkan jempol," kata pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul.
M. Jamiluddin Ritonga kepada media ini, Rabu (7/7/2021).

Jamil menilai, di masa darurat ini, apalagi berkaitan dengan nyawa manusia, seharusnya memang tidak ada kompromi. Aturan harus dijalankan dan ditegakkan tanpa memandang bulu.

"Memang sudah saatnya menomorsatukan sisi kesehatan daripada ekonomi. Anies harus berani mengatakan tidak terhadap pendekatan yang kental aspek ekonomisnya. Sebab, pendekatan kompromistis selama ini sudah terbukti tidak efektif," kata Dekan FIKOM IISIP Jakarta 1996 - 1999 itu.

Dengan ketegasan itu diharapkan perusahaan di Jakarta mematuhi aturan yang sudah ditetapkan dalam PPKM Darurat. Perusahaan suka tidak suka harus menyesuaikan diri dengab aturan PPKM Darurat.

Hanya dengan kepatuhan bersama terhadap aturan PPKM Darurat, peluang menurunkan lonjakan kasus Covid-19 dapat diminimalkan. Untuk itu, Anies harus konsisten melaksanakannya agar dapat dicontoh pemimpin lainnya.

Konsekuensi dari ketegasan itu, Anies tentunya harus melindungi karyawan dari kemungkinan PHK. Perusahaan yang melanggar PPKM Darurat juga harus diberi sanksi tegas bila melakukan PHK terhadap karyawannya.

Dengan begitu, Anies sudah menegakkan kewibaan pemerintah baik kepada pemilik perusahaan maupun karyawan. Kewibaan ini yang selama ini sudah hilang dalam penanganan Covid-19 sehingga kepatuhan masyarakat sulit diperoleh.

"Jadi, melalui ketegasan Anies, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pejabat publik dapat dipulihkan. Trust pejabat inilah yang diperlukan agar masyarakat mendukung sepenuh hati PPKM Darurat. Untuk itu, Anies bersama warga Jakarta harus memeloporinya," kata Jamil.