RIAUMANDIRI, JAKARTA - Pemerintah sebaiknya memaksimalkan kapasitas produksi pabrik-pabrik gas oksigen yang menganggur sebelum memutuskan impor gas oksigen dari luar negeri.

:Upaya ini bisa lebih efektif dan bermanfaat bagi pergerakan ekonomi nasional," kata anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto, Rabu (7/7/2021), terkait rencana pemerintah melakukan impor gas oksigen dari Singapura dan Taiwan.

Mulyanto melihat pemerintah perlu mengurai masalah ini secara seksama. Selanjutnya mengambil tindakan dan kebijakan yang tepat. Pemerintah jangan ikut-ikutan panik dan langsung mengimpor gas oksigen.

"Daripada impor lebih baik pemerintah mengoptimalkan kapasitas pabrik gas oksigen yang selama ini menganggur (idle capacity) menuju 100%. Kalkulasinya harus matang. Sebab selama ini kinerja perdagangan gas oksigen kita makin membaik, impor terus menurun menuju kemandirian," ujar Mulyanto.

Mulyanto melansir data BPS yang menunjukkan impor gas menurun tajam sejak tahun 2017 sampai tahun 2020. Dari impor sebesar 3,9 juta ton di tahun 2017 melorot menjadi hanya sebesar 1,3 juta ton di tahun 2020. 

Dibandingkan dengan produksi gas oksigen dalam negeri yang sebesar 640 juta ton per tahun, maka impor gas oksigen hanya 0.2 %. Artinya sebesar 99.8% kebutuhan gas oksigen di dalam negeri dipenuhi dari pengadaan domestik. Ini pun masih dengan kapasitas produksi sebesar 74%. Masih ada kapasitas yang menganggur sebesar 26% atau sekitar 225 juta ton per tahun.

"Ini prestasi yang membanggakan. Bahkan beberapa waktu lalu kita berhasil membantu gas oksigen ini ke India," lanjut Mulyanto.

Dia juga mengungkapkan, dalam paparan Kemenkes saat Rapat Kerja di DPR menyebutkan dari sisi alokasi, sekarang ini sektor industri dialokasikan sebesar 70 persen. Sedang sektor kesehatan dialokasikan hanya sebesar 30 persen.

Sementara kebutuhan untuk medis sebesar 800 ton per hari (atau 292 juta ton per tahun) dan diperkirakan meningkat menjadi 2.000 ton per hari (730 juta ton per tahun). 

"Jadi kalau kita geser kuota sektor industri ke sektor kesehatan, apalagi kalau kapasitas pabrik oksigen yang menganggur ini dioptimalkan, maka masih ada sisa sebesar 137 juta ton/tahun. Artinya produksi gas oksigen dalam negeri relatif cukup. 

Jadi, apa yang dilakukan pemerintah untuk menggeser alokasi gas oksigen industri untuk kesehatan sampai 100 persen di masa-masa panik seperti sekarang ini sudah tepat. 

"Kemudian, yang perlu segera dilakukan adalah kebijakan untuk mengoptimalkan kapasitas pabrik gas oksigen yang menganggur menuju 100%. Ini hal yang strategis perlu dilakukan. Agar kita tidak mengandalkan impor lagi," imbuh Mulyanto.

Selain itu Mulyanto minta pemerintah memperhatikan aspek pengawasan, terutama pada jaringan distribusi, termasuk juga transportasinya.

Pemerintah, melalui aparat pengawasannya, perlu memastikan, bahwa tidak ada penimbunan tabung gas oksigen yang menyebabkan kelangkaan tersebut. Atau ada pihak yang mengambil kesempatan dalam kesempitan. 

Selain itu, pemerintah perlu mensosialisasikan kondisi yang ada kepada masyarakat agar tidak terjadi panic buying. Jangan sampai masyarakat yang tidak membutuhkan, banyak menyimpan gas oksigen ini di rumah-rumah.