PASIR PENGARAIAN(HR)- Pelayanan listrik di Kabupaten Rokan Hulu dinilai masih belum maksimal. Salah satu keluhan tertinggi masyarakat yakni hampir setiap hari listrik padam.

Untuk menjelaskan permasalahan dihadapi instansi terkait, Komisi II DPRD Rohul mengundang PT PLN (Persero) Rayon Pasir Pengaraian serta Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kabupaten Rohul untuk dengar pendapat atau hearing, Rabu (15/4).

Hearing di ruang rapat Komisi dipimpin Ketua Komisi II DPRD Rohul Novliwanda Ade Putra, Mohd Aidi, Kasmawati, turut dihadiri sejumlah anggota Komisi II, Kepala Distamben Rohul Yusmar Yusuf, dan Manager PT PLN (Persero) Rayon Pasirpangaraian Juloko Saragih.

Kepada wakil rakyat, Juloko Saragih mengakui saat ini daya listrik di Rohul sedang mengalami defisit daya sebesar 3 mega watt (MW). Akibatnya, PLN terpaksa berlakukan pemadaman bergilir selama 4 jam per hari, terutama pada beban puncak, antara pukul 18.00 WIB hingga pukul 21.00 WIB.

"Pada beban puncak inilah salah satu penyebab kurang maksimalnya pelayanan lis-trik. Sehingga banyak dikeluhkan," kata Juloko.

Dia mengakui masalah lain dihadapi PLN, saat pembersihan jaringan akibat tanaman warga yang menjorok ke kabel tegangan menengah. Masih banyak warga yang tidak bersedia memotong tanamannya secara sukarela, padahal sudah mengganggu jaringan. Bahkan, ada oknum yang minta ganti rugi.

"Belum lagi ada gangguan alam saat cuaca buruk, seperti pohon tumbang, hewan kesetrum (kelalawar dan musang)," jelas Juloko dan mengakui PLN sering dihadapkan pada pilihan sulit akibat defisit daya.

Juloko mengungkapkan, di sisi lain, PT PLN juga terus berupaya meningkatkan rasio elektrifikasi (RE) di Kabupaten Rohul yang sampai hari ini baru terpenuhi sekitar 58 pesen.

Tingginya tunggakan pelanggan dan pembebasan lahan untuk pembangunan jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi atau SUTET di Gardu Induk di Desa Rambah Kecamatan Rambah Hilir juga masih menjadi masalah.

Sementara, Kepala Distamben Rohul Yusmar Yusuf mengakui terus berkoordinasi dengan semua lini dalam mengatasi kelistrikan di daerahnya, baik dengan legislatif dan pihak teknis PT PLN.

Menurutnya, masih banyak pelanggan yang belum mengetahui informasi kondisi kelistrikan, termasuk persediaan daya listrik saat ini, dari itu perlu dilakukan sosialisasikan.

Selain itu, Distamben Rohul, sambung Yusmar, akan lebih meningkatkan kerja sama dengan PT PLN. Seperti membantu calon pelanggan mendapatkan biaya murah untuk pemasangan baru. Sebab itu, perlu disosialisasikan daftar biro listrik resmi yang bekerjasama dengan PT PLN.

Menanggapi hasil hearing, Ketua Komisi II DPRD Rohul Novliwanda Ade Putra mengatakan pihaknya sangat mengerti terhadap kesulitan dihadapi PT PLN saat ini. Khususnya, tingginya tunggakan pelanggan.

Novliwanda meminta pelanggan membayar tagihan listrik tepat waktu, sehingga tidak terjadi pemutusan meteran. Dia juga berharap, Distamben Rohul selaku mitra kerja PT PLN dan Komisi II dapat mencarikan solusi bagi persoalan dihadapi.

Selain itu, Komisi II juga minta biro nakal ditelusuri, yaitu dengan membentuk Tim Inspektur Energi Kelistrikan. Tim ini akan menjamin pelanggan agar tetap terlayani dengan baik.(rtc/esi)