LeCI: Nilai Pancasila Hilang di Tangan Rezim Sekarang!
![LeCI: Nilai Pancasila Hilang di Tangan Rezim Sekarang!](https://www.riaumandiri.co/assets/berita/original/62454610935-rizqiazmi.jpg)
RIAUMANDIRI.CO, PEKANBARU - Direktur Legal Culture Institute (LeCI), M Rizqi Azmi menilai Pancasila sebagai ideologi bangsa telah hilang dan pudar di tangan rezim yang tidak peka dengan keadaan zaman. Ia menyebut, Pancasila hanya menjadi komoditi politik yang diagungkan, namun tidak pernah dilaksanakan.
"Pancasila kerap diadu dengan keyakinan agama. Padahal sejatinya mereka adalah satu badan yang dipaksa dibenturkan," ujar Azmi kepada Riaumandiri.co, Selasa (1/6/2021).
"Pancasila kerap dipakai memukul lawan politik dan membasmi para pejuang antikorupsi yang sedang bertugas menegakan nilai-nilai sila itu," tambahnya.
Di tengah-tengah masyarakat, terjadi perdebatan tentang apakah Hari Lahir Pancasila jatuh pada 1 juni, 22 juni, atau 18 agustus 1945. Namun, di luar perdebatan itu, menurut Azmi ruh rumusan Pancasila adalah cerminan dari jati diri bangsa yang merasuki setiap insan masyarakat Indonesia. Sehingga sudah selayaknya Pancasila diilhami dan dijadikan sebagai pedoman, bukan malah dipertentangkan apalagi dijadikan alat politik.
"Pancasila seakan-akan dipertentangkan dengan batang tubuhnya sendiri, namun tubuh yang lain dibiarkan. Misalkan hasil survei kami 2019-2021. Terlihat pemerintah membiarkan isu keagamaan dikaitkan dengan persoalan radikalisme yang pada ujungnya hanya membatasi gerak rival politik, kritikus, atau pejuang antikorupsi seperti dinamika TWK 71 pegawai KPK," paparnya.
"Hari Lahir Pancasila bisa kapan saja, namun substansinya harus dilaksanakan. Bukan sekadar gimik radikal taliban," sindirnya.
Azmi menerangkan, di masa pandemi ini seharusnya Pancasila betul-betul digunakan sebagai pedoman setiap improvisasi dalam adaptasi kebiasaan baru. Namun, kegagalan dalam memanajemen konflik selama pandemi justru menimbulkan korban serta lari dari nilai-nilai yang dianut dalam Pancasila.
"Bangsa menjadi terpecah belah dan terjadi ketimpangan keadilan dalam menindak pelanggar prokes sampai pembiaran komersialisasi barang-barang kesehatan oleh sekelompok orang dalam masa pandemi," tutupnya.