RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto minta Pemerintah segera menuntaskan 34 proyek pembangkit listrik mangkrak.

"Pemerintah tidak boleh membiarkan masalah ini terkatung-katung dan terus menjadi pekerjaan rumah atau PR pembangunan ketenagalistrikan," jelas Mulyanto dalam keterangan tertulisnya, Rabu (2/6/2021)

Mulyanto mengetahui proyek mangkrak ini berdasar laporan tertulis Kementerian ESDM, dimana disebutkan ada 34 unit pembangkit PLN dengan total kapasitas sebesar 627.8 MW.

Dari sejumlah pembangkit mangkrak tersebut, sebanyak 7 unit atau 114 MW sudah berhasil diselesaikan. Sebanyak 15 unit atau 336.8 MW diusulkan untuk dilanjutkan. Sementara sebanyak 12 unit atau 117 MW akan dihentikan.

Terhadap pembangkit sebanyak 12 unit atau 117 MW yang akan dihentikan atau diterminasi ini semestinya diserahkan ke aparat penegak hukum agar dilakukan proses hukum yang adil.

"Tidak pantas oknum-oknum yang menimbulkan kerugian negara yang begitu sebesar tersebut dibiarkan lolos tanpa adanya proses hukum yang adil. Hal ini penting sebagai pembelajaran bagi kita agar kasus serupa tidak muncul di masa depan," kata Mulyanto.

Temuan terhadap kasus ini berawal dari laporan BPKP tahun 2016, dimana kontrak dan kontraktor pembangunan pembangkit listrik ini bermasalah dan tidak bertanggung-jawab atas kelangsungan proyek. Sehingga proyek terhenti lalu terbengkalai.

"Temuannya sudah sejak tahun 2016, namun progres dari proyek yang diusulkan untuk dilanjutkan tidak nampak kemajuan yang berarti. Ini kan menimbulkan kerugian keuangan Negara yang tidak sedikit," tegas Mulyanto

Total proyek ini diketahui membutuhkan investasi sebesar Rp11,3 triliun. Kerugian Negara yang telah dikeluarkan oleh Kementerian ESDM dan PLN secara pasti dihitung oleh BPKP.