Anggota DPRD Riau: PPKM Cuma Basa-basi untuk Legalisasi Anggaran!

Anggota DPRD Riau: PPKM Cuma Basa-basi untuk Legalisasi Anggaran!

RIAUMANDIRI.CO, PEKANBARU - Anggota DPRD Provinsi Riau, Ade Hartati Rahmat menilai pemerintah tidak pernah menangani Covid-19 secara serius dan komperhensif. Bahkan, ia juga mengatakan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hanya respons sporadis dan kondisional akibat meningkatnya kasus pasien Covid-19.

Ia juga menuding bahwa pemerintah menggunakan PPKM sekadar alat untuk melegalisasi anggaran semata. "Kita berharap ada perencanaan yang komperhensif dari pemerintah untuk penanganan Covid-19 ini. Riau ini kan terdiri dari 12 kabupaten dan kota. Beberapanya jadi pintu masuk daerah lain, bahkan negara lain. Maka, di daerah-daerah tersebut kita berharapnya 3T (testing, tracing, dan treatment) itu benar-benar dilakukan. Tidak hanya dilakukan secara sporadis dan kondisional, tapi kontinyu. Pemerintah harus me-mantain 3T ini terus-menerus. Kalau tidak, mustahil kita bicara penanganan Covid-19 yang baik," ujarnya, Senin (31/5/2021).

"PPKM ini harus melibatkan semua pihak. Jangan seperti yang lalu-lalu, PKM-lah, PSBB-lah. Itu semua hanya dijadikan alat untuk melegalisasi pencairan anggaran tanpa ada dampak yang kontinyu ke depannya," tambahnya politisi PAN itu. 


Ade mengungkapkan, selama 2020 Pemerintah Provinsi Riau menghabiskan angggaran Rp475 miliar. Dari total tersebut, ia menilai seharusnya ada dampak yang signifikan terhadap pengendalian Covid-19 hingga 2021. Namun, terbukti tidak. 

"Anggaran habis, Covid-19 muncul lagi. Nanti refocusing lagi. Jadi, kerja kita ini berbasis anggaran, kalau tidak ada anggaran, Covid-19 tidak akan hilang. Ini kan jadi sebuah pertanyaan. Kenapa tidak direncanakan? Kenapa tidak ada blueprint-nya? Kan seharusnya pemerintah sudah bisa membaca karakteristik masyarakatnya. Ini artinya pemerintah tidak pernah belajar," jelasnya. 

"Yang kita khawatirkan, kalau Covid-19 ini tidak segera landai, maka yang terdampak pasti ekonomi, kemudian pendidikan, sosial. Mau sampai kapan anak-anak tidak sekolah? Mau sampai kapan buruh harian tidak jelas nasibnya? Ini yang harus dipikirkan," tambah dia. 

Diketahui, pada Rabu (26/5) lalu, Kota Pekanbaru mencatatkan rekor baru, yakni penambahan sebanyak 739 kasus positif Covid-19 dalam sehari. Hal itu menempatkan Riau sebagai provinsi dengan penambahan kasus harian tertinggi se-Indonesia pada hari tersebut.



Tags Corona