PEKANBARU (HR)-Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman menegaskan, status pelaksana tugas pada satuan kerja di lingkungan Pemprov Riau, bukanlah alasan untuk tidak melaksanakan kegiatan pembangunan, seperti yang telah tercantum dalam APBD Riau tahun 2015.

"Tidak ada kaitannya dengan assessment yang telah kita laksanakan.

Plt bisa menetapkan pelaksanaan kegiatan di satuan kerja masing-masing," ujarnya, usai Pembukaan Rakerda BKKBN Riau tahun 2015 di Makorem Wirabima, Selasa (14/4).

Penegasan itu dilontarkannya menanggapi masih minimnya serapan APBD Riau 2015 saat ini, meski sudah memasuki triwulan II.
 
Ia menegaskan, seluruh satuan kerja di lingkungan Pemprov Riau agar menjalankan kegiatan sesuai dengan apa telah dianggarkan. "Jika belum jalan, itu Plt kepala SKPD yang artinya tidak mengerti. Karena selama ini APBD sudah jalan kok," tutur Andi, demikian sapaan akrabnya.

Andi tak menampik, saat ini sejumlah Plt satker memang tengah dilanda rasa harap-harap cemas.

"Ya, ada yang deg-degan, apakah akan dipilih lagi atau tidak. Tapi sebenarnya tak tergantung itu, karena setiap Aparat Sipil Negara (ASN) harus siap ditempatkan di mana saja. Karena itu adalah tugasnya sebagai ASN," ingatnya.

Nama Sudah Keluar
Sementara itu, rumor di Pemprov Riau menyebutkan, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Riau telah mengambil nomor Surat Keputusan (SK) tentang Pelantikan Pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Provinsi Riau. Kabarnya, dari 136 pejabat yang dinyatakan lolos seleksi, sebanyak 62 nama sudah keluar. Sedangkan 74 orang lainnya bakal tersisih.

"Informasinya iya, tapi saya belum tahu pasti. Nanti saya cek ke bagian perundang-undangan," ujar Kabiro Hukum Setdaprov Riau, Sudarman.

Saat ini, Plt Gubri Andi Rachman dikabarkan tengah memfinalkan penetapan pejabat menjelang digelarnya pelantikan. Saat ini, 136 nama sudah berada di tangannya untuk diciutkan menjadi 62 nama.

Nama-nama tersebut juga sudah dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI. Namun Plt Gubernur Riau belum mau menyampaikan kapan pelantikan akan dilaksanakan.

Dikabarkan, beberapa posisi juga mengalami perubahan. Karena proses seleksi pejabat kali ini dilakukan menggunakan sistem assessment dengan soleksi terbuka. Dimana fokus kepada latar belakang pejabat dan pengalaman selama berada di pemerintahan.

Seperti dirilis sebelumnya, belum ditetapkan pejabat di lingkungan Pemprov Riau, diduga menjadi penyebab tak maksimalnya penyerapan dana APBD Riau 2015. Kondisi itu diakui Kepala Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD) Setdaprov Riau, Indrawati Nasution. Menurutnya, hingga pekan kemarin, realisasi APBD Provinsi Riau masih di angka 5,1 Persen. Itu pun baru untuk anggaran rutin di Pemprov seperti gaji dan anggaran rutin lainnya, seperti gaji, tunjangan, pembelian KTK, makan minum dan listrik.

Senada dengan Plt Gubri, Indrawati menegaskan, untuk penyerapan dana APBD sebenarnya tidak ada kaitannya dengan status Plt kepala satker. Karena meski Plt, kepala satker bisa melaksanakan kegiatan pembangunan. (nie, grc)