SIAK (HR)-Program Perlindungan Sosial membutuhkan pasokan data akurat. Sebab, sepanjang periode 2011-2015 terjadi kasus ketidaktepatan data yang menjadi temuan, baik exclussion error maupun inclusion error.

"Atas pertimbangan itulah, perlu verifikasi dan validasi data pemegang KPS. Agar data kemiskinan akurat yang melibatkan peran aktif Pemerintah Daerah Provinsi, kabupaten/kota, serta peran aktif masyarakat," ujar Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dalam Rakornas Verifikasi dan Validasi Database Kemiskinan di Jakarta, Selasa (14/4).

Rakornas diharapkan sebagai langkah awal menyatukan pemahaman terkait verifikasi dan validasi data KPS dan membangun komitmen bersama antara Kementerian Sosial dan Dinas Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota serta Bappeda Kabupaten/Kota.

Melalui Rakornas, kata Mensos, bisa terjadi peningkatan sinergitas pusat dan daerah menuju akselerasi pengentasan kemiskinan. Saat ini, KPS digantikan dengan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang berfungsi untuk mendapatkan manfaat program Indonesia Sehat, Indonesia Pintar dan Simpanan Keluarga Sejahtera.

Pada 2013, Pemerintah memberikan KPS untuk 15,5 juta penduduk miskin. Rakornas diikuti 1.700 peserta terdiri dari Kadinsos Provinsi, Kepala Bappeda Provinsi, Kepala BK3S Provinsi, Kadinsos Kabupaten/Kota, Kepala Bappeda Kabupaten/Kota, Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten/Kota, perwakilan dari Kementerian dan Lembaga terkait, serta unit teknis terkait di lingkungan Kementerian Sosial RI. Siak sendiri diwakili Wakil Bupati Alfedri dan jajaran Dinsos Siak.

Rakornas juga menghadirkan Menko PMK yang membahas strategi penanggulangan kemiskinan (pencapaian target pengurangan kemiskinan tahun 2015-2019). Sementara Menteri Sosial membahas peran Kemensos dan Pemerintah Daerah dalam verifikasi dan validasi data kemiskinan sesuai UU No 13 tahun 2011.

Sementara itu, Bappenas membahas perencanaan program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan kementerian/lembaga. Sedangkan narasumber dari Kemendagri membahas pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan

Selain itu di gelar Fokus Group Discussian (FGD) yang bertujuan untuk mendalami isu yang berkembang berkenaan dengan sasaran program perlindungan sosial. FGD dibagi dalam lima kelompok dengan tema berbeda. (adv/hms)