Fenomena Payung Ceper, Tanda Pemerintah Gagal Urus Infrastruktur
RIAUMANDIRI.CO, PEKANBARU - Pengamat Kebijakan Publik Universitas Riau, Rawa El Amady menyebut langgengnya 'payung ceper' di kawasan Stadion Utama Riau adalah bentuk kegagalan pemerintah mengurus dan merawat infrastruktur.
'Payung ceper' diduga sengaja disediakan para pedagang di Stadion Utama untuk mempermudah muda-mudi melakukan aksi mesum. Pengunjung akan duduk di kursi yang telah disediakan dan ditutup dengan payung, sehingga kegiatan dalam payung tidak akan terpantau dari luar.
"Ini kan sudah kebiasaan pemerintah Riau. Bangun-bangun tapi tidak dirawat. Contoh konkretnya kayak di MTQ. Sekarang sudah berubah fungsi. Infrastruktur tidak dirawat, tidak dipelihara, dibiarkan begitu saja, ya orang jadi mudah untuk memanfaatkannya sesuai kepentingan masing-masing," ujarnya kepada Riaumandiri.co, Kamis (8/4/2021).
Rawa mengatakan, sebelum membangun, pemerintah seharusnya memikirkan perencanaan dari hulu hingga ke hilir. Ia mencontohkan bangunan Purna MTQ yang kini berubah fungsi menjadi sekolah, perkantoran, tempat berjualan, bahkan diduga juga lokasi mesum. Padahal, Purna MTQ atau Anjung Seni Idrus Tintin merupakam arena kebudayaan Melayu.
"Stadion Utama itu kan tidak dirawat, tidak difungsikan. Jadi wajar saja masyarakat memamfaatkannya. Pedagang-pedagang itu tidak bisa disalahkan. Pemerintah yang membiarkan infrastrukturnya," paparnya.
"Sekarang mau gimana? Suruh polisi ngusir pedagang? Mau berapa lama tahan polisi di sana? Datang jam 10, jam 1 sudah balik lagi mereka. Mau setengah mati pun mengusir pedagang, kalau lokasi itu tidak difungsikan, mereka akan kembali lagi. Tidak ada gunanya," tambahnya.
Sebelumnya diberitakan, Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru mendesak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpolpp) Kota Pekanbaru untuk menindak tegas keberadaan payung ceper yang berada di Stadion Utama Riau.
"Kalau memang terindikasi (payung ceper) untuk mesum, Ratakan!," kata anggota Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Mulyadi Anwar, Rabu (7/4/2021).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga menegaskan, Satpol PP Kota Pekanbaru harus lebih peka terhdap aduan dari keresahan masyarakat ini, terlebih fenomena payung ceper ini juga sudah lama terjadi. "Kita (DPRD) minta Satpol PP lebih aktif lagi menindak laporan dari masyarakat," ucapnya.
Lanjutnya jika memang terbukti para pedagang tersebut memberikan fasilitas untuk pengunjung berbuat mesum, legislator daerah pemilihan Tampan ini meminta para pedagang tersebut untuk dibina. K
"Kalau memang ada Indikasi kesana (asusila) minta pelakunya di bina dan pemilik usaha juga dibina," tutupnya.
