RIAUMANDIRI.CO, PEKANBARU - Wali Kota Pekanbaru, Firdaus tegas menolak saran swakelola sampah yang dianjurkan berbagai pihak.

Menurut Firdaus swakelola dianggap lebih efisien dan hemat pengeluaran. Selain itu, menurutnya swakelola tidak relevan untuk kota megapolitan seperti Kota Pekanbaru.

"Swakelola itu cocoknya untuk mengelola sampah di kota kecil. Pekanbaru ini metropolitan. Bahkan bisa dibilang sudah megapolitan," ungkapnya kemarin, Senin (16/3/2021). 

Selain itu, Firdaus juga beralasan dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang otonomi daerah. Ia mengatakan, Kota Pekanbaru adalah kota besar yang memiliki masalah sosial yang juga besar, terutama volume sampah per harinya. Maka, sudah sewajarnya pemerintah tidak menangani sendiri persoalan ini, akan tetapi diserahkan kepada pihak ketiga. 

"Tata kelola pemerintah yang baik itu, pemerintah yang melibatkan masyarakat lebih besar dalam pembangunan, terutama masyarakat dunia usaha. Maka urusan persampahan, perparkiran, tidak bisa lagi kita kerjakan sendiri," jelasnya. 

"Personel kita di struktural sedikit sekali. Kemudian dengan sampah sebanyak ini, dikelola personel strukrural yang bukan profesional, itu tidak akan maksimal. Lalu kalau kita kerja sendiri, kita perlu jumlah peralatan yang besar. Itu harganya mahal. Belum lagi perawatan, kelalaian-kelalaian lain. Intinya lebih mahal daripada kita menyewa barang dan jasa," tambahnya. 

Firdaus menegaskan, kembali ke sistem lama, swakelola, dipastikan tidak akan bisa. Selain disebabkan alasan-alasan di atas, ia juga mengatakan praktik curang di lapangan menjadi salah satu penyebab gagalnya pemerintah menyelesaikan persoalan sampah.

"Di periode saya yang pertama, memang kita masih pakai sistem lama. Tapi pada 2013-2014, sudah tidak bisa lagi. Pola yang lama, praktik di lapangan banyak curang. Itulah makanya kita tidak bisa maksimal," ujarnya. 

Terkait keterlambatan transisi kontrak pihak ketiga, Firdaus mengakui ada ketidakcermatan mengatur waktu. Ia mengklaim telah mengingatkan DLHK jauh-jauh hari agar transisi tidak semolor ini. 

"Intinya, kembali ke swakelola di Kota Pekanbaru adalah suatu yang tidak mungkin. Kota kita kota metropolitan, sampah kita 1200 ton per hari. Kita sudah hampir sama dengan satu wali kota di DKI. Kita sudah bisa dibilang megapolitan. Jadi kalau masih bicara swakelola, tidak relevan lagi," tutupnya. 

Namun, pendapat Firdaus dibantah Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Sigit Yuwono. Menurutnya, banyak kota besar di Indonesia yang juga melakukan swakelola sampah, dan berhasil. Selain itu, dari hitungan Komisi IV, swakelola justru dinilai lebih efektif sekaligus mampu melibatkan masyarakat secara langsung. 

"Enggak juga. Gengsi aja itu. Jakarta itu swakelola. Batam juga swakelola, dulunya pihak ketiga. Sekarang soal niatnya saja. Kita lihat saja faktanya besok tahun depan. Kalau rasanya swakelola lebih menguntungkan masyarakat, kenapa tidak?" ujarnya.***

Sumber : haluanriau

Editor : Doni Rahim