RIAUMANDIRI.CO, PEKANBARU - Hingga kini anggaran pendapatan dan belanja (APBD) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) tahun 2021 belum disahkan. Meski, kini telah memasuki awal bulan Maret 2021.

Sorotan kini mengarah kepada kinerja pemerintahan Suyatno lantaran belum menjalankan tugas utama sebagai seorang kepala daerah.

Menyikapi kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Rau mengimbau kepada Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dan DPRD Rohil, untuk menyelesaikan pembahasan dan pengesahan Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) 2021.

Parahnya, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021, juga belum ada kesepakatan.

Kepala Badan Pengelolaan dan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riau, Indra, mengatakan, dengan belum disahkannya APBD Kabupaten Rokan Hilir ini, akan menghambat pembangunan di daerah. Untuk perlu ada kata sepakat antara eksekutif dan legislatif.

“APBD Rohil belum ada kesepakatan antara Pemkab Rohil dan anggota Dewan Rohil. KUA PPAS juga belum kalau tak salah. Kami mengimbau agar APBD Rohil bisa segera disahkan, ikuti saja sesuai mekanisme yang ada, dan jalankan sesuai aturan,” ujar Indra, Selasa (3/3).

Dijelaskan Indra, pihaknya telah melakukan mediasi terhadap Pemkab dan DPRD Rohil. Agar menpercepat MoU KUA PPAS dan APBD bisa segera disahkan. Namun, sayangnya belum ada niat dari Pemkab dan DPRD untuk mempercepat pengesahan APBD Rohil 2021. 

“Kita sudah dia kali mengingatkan dan sudah bersurat. Sudah kita fasilitasi antara DPRD dan TAPD, tapi belum juga ada kata sepakat. Untuk pengesahaan APBD sesuai aturan kan di tanggal 30 November tahun lalu, dan tanggal 15 Sesembernya kita surati, sebelum akhir tahun juga, tapi sampai saat ini belum juga ada kejelasan,” kata Indra.***

Reporter : nurmadi

Sumber : haluanriau

Editor : Doni Rahim