RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan ada upaya gerakan merebut paksa Partai Demokrat oleh orang lingkaran Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menanggapi itu, PDI Perjuangan (PDIP) meminta AHY membuktikan praduga tersebut.

"Sebaiknya dibuktikan saja praduga yang belum jelas ujung pangkalnya tersebut," kata Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat kepada wartawan, Senin (1/2/2021).

Djarot menilai pernyataan AHY bersifat tendensius. Ia pun mempertanyakan, apakah AHY sedang melakukan upaya tawar-menawar dengan pemerintah saat ini.

"Praduga yang cukup serius dan tendensius. Apakah memang benar praduga tersebut atau justru ingin menaikkan posisi tawar?" ucapnya.

Lebih lanjut, Djarot menegaskan kerja sama antarpemerintah sudah sangat solid dan kuat. Ia pun menyarankan PD agar tetap berada di luar pemerintahan guna menjalankan tugas check and balances.

"Posisi pemerintah sudah solid dan cukup kuat, maka sebaiknya Partai Demokrat tetap saja berada di luar pemerintahan dan itu baik untuk berjalannya mekanisme check and balances," ujarnya.

"PDI Perjuangan juga pernah selama 10 tahun di luar pemerintahan juga tidak masalah dan tidak pernah mengeluh," sambung Djarot.

Sebagai Informasi, AHY menggelar commanders call atau rapat pimpinan khusus bersama para pimpinan DPD dan DPC partai. AHY menyebut ada gerakan upaya merebut paksa Partai Demokrat oleh orang lingkaran Presiden Jokowi.

"Kami memandang perlu dan penting untuk memberikan penjelasan secara resmi tentang duduk perkara yang sebenarnya, yaitu tentang adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan Partai Demokrat secara paksa yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat," kata Agus Harimurti Yudhoyono dalam konferensi pers di DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Jakpus, Senin (1/2).

AHY menyebut aksi ini dilakukan oleh 5 orang berlatar Demokrat serta 1 orang yang bukan kader partai.

Menurut Agus Harimurti Yudhoyono, ajakan dan komunikasi itu dilakukan dengan paksa lewat telepon ataupun pertemuan langsung. 'Kudeta' itu disebut akan menjadi jalan menjadi capres di Pemilu 2024.

"Ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti 'dengan paksa' Ketum PD tersebut dilakukan, baik melalui telepon maupun pertemuan langsung. Dalam komunikasi mereka, pengambilalihan posisi Ketum PD, akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan, sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024 mendatang. Konsep dan rencana yang dipilih para pelaku untuk mengganti dengan paksa Ketum PD yang sah, adalah dengan menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB)," paparnya.

Sumber : detikcom

Editor : Nandra F Piliang