RIAUMANDIRI.CO, PEKANBARU - Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Hamdani mendukung apa pun kebijakan yang dilakukan Pemko Pekanbaru selama dapat bermanfaat dan menguntungkan, termasuk swastanisasi. 

Swastanisi adalah penyerahan pekerjaan OPD kepada pihak ketiga dengan kontrak kerja sama tertentu guna memudahkan atau membantu pekerjaan pemerintah. Dua pekerjaan Pemko yang diketahui diswastanisasi adalah pengelolaan parkir dan sampah. 

"Ketika diswastanisasi efektif dan membawa dampak positif baik bagi masyarakat dan pemerintah, saya pikir itu sah-sah saja," ujarnya kepada wartawan, Rabu (20/1/2021). 

Hamdani mencontohkan, soal pengelolaan sampah pihaknya meminta ke depannya Pemko tidak hanya fokus pada retribusi dan megabaikan pelayanan kepada masyarakat. Artinya, OPD terkait juga harus memantau pihak ketiga agar menjalankan pekerjaannya dengan baik. Selain itu, ia juga meminta soal sampah tidak hanya sebatas mengangkut, tapi juga dikelola sehingga dapat menghasilkan PAD. 

"Contohnya pemberdayaan masyarakat melalui bank sampah. Sampah yang dikelola bisa mengurangi tonasenya. Juga bisa jadi penghasilan tambahan dari sekadar sampah," paparnya. 

"Bahkan kalau bisa Pemko bisa ada BUMD pengelola sampah. Karena kan sampah ini sudah beberapa kali bermasalah," tambahnya. 

Selain sampah, yang menjadi sorotan adalah soal parkir. Jika pengelolaan parkir diserahkan kepada pihak ketiga dapat meningkatkan PAD dan membuat parkir menjadi lebih rapi dan terkelola, maka tak mengapa pengelolaannya diswastanisasi. 

"Asal pengelolaannya profesional, transparan. Potensi dan kajiannya jelas. Targetnya jelas dan terukur," ungkapnya. 

Hamdani menyarankan agar sistem parkir Kota Pekanbaru diubah menjadi elekronik. Ia mengaku belajar dari Pemko Jakarta yang PAD-nya meningkat hingga 3 kali lipat karena sistem elektronik dapat meminimalisasi kebocoran retribusi. 

"Artinya sistem manual seperti sekarang itu banyak kebocoran," ungkapnya. 

"Tapi mengubah sistem ini tidak mudah. Pihak-pihak yang sudah terbiasa dapat sekian-sekian dari parkir ini pasti akan terganggu, terusik. Maka penertiban-penertiban ini harus dlakukan," tutupnya. 

 

Reporter: M Ihsan Yurin
 

Editor : Rico Mardianto