RIAUMANDIRI.CO, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau telah menerima hasil evaluasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2021, dari Kementerian Dalam Negeri. Hasilnya, ada sebanyak 73 halaman catatan yang diberikan oleh Kemendagri dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun yang terutama dalam penanganan Covid-19 dan pemulihan perekonomian.

“Evaluasi sudah kita terima tadi, ada catatan yang diberikan, ada beberapa anggaran yang harus diefisiensi, dilakukan efektivitas. Yang paling penting itu kan penganggaran untuk penanganan Covid dari tiga aspek itu. Ada sebanyak 73 halaman, tapi stracingnya tidak banyak,” ujar Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riau, Indra, Selasa (29/12/2020).

Dijelaskan Indra, catatan lain yang ditekankan oleh Kemendagri, dalam mencari pendapatan daerah tidak membebankan masyarakat. Mengingat, saat ini masih dalam pemulihan perekonimian di masa pandemi Covid-19. 

“Yang jelas itu, Kemendagri mengingatkan penganggaran untuk Covid, dari aspek pendapatan, supaya jangan terlalu membebankan kepada masyarakat, untuk mempertimbangkan perekonomian masyarakat. Kan ada itu inovasi kita penghapusan denda pajak,” kata Indra. 

“Selain itu anggaran lebih diefisienkan dan efektif terutama perjalanan dinas bisa diefisienkan lagi. Sekarang itu yang kita diskusikan dengan OPD, dan juga dengan Banggar. Dijadwalkan besok dibahas bersama DPRD selanjutnya baru disiapkan Perdanya, setelah harmonisasi dengan Dewan,” ungkap Indra. 

Reporter: Nurmadi

 

Editor : Rico Mardianto