Menteri LHK Targetkan Turunkan Emisi Hingga 1.081 Giga Ton
RIAUANDIRI.CO, JAKARTA - Indonesia punya target ambisius menahan laju perubahan iklim dengan penurunan emisi 0.834 hingga 1.081 giga ton. Sumber emisi itu berasal dari kehutanan, pertanian, energi, industri dan transportasi serta limbah dengan proporsi terbesar di sektor kehutanan dan energi.
"Target penurunan emisi ini sangat penting dan perlu kerja keras semua pihak, termasuk dunia industri," kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, Selasa (15/12/2020).
Siti Nurbaya mengungkapkan, indikasi penurunan industri dari segala jenis industri dalam analisis Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) 2020 hingga 131 juta ton karbon merupakan indikasi yang penting dan akan didalami bersama-sama sektor terkait.
Sumber itu dari 972 usaha agroindustri, 584 usaha industri manufaktur prasarana jasa dan 482 usaha pertambangan energi dan migas.
“Saya ingin semakin memperjelas posisi Indonesia dalam ambisi menurunkan emisi karbon,” tegas Menteri Siti.
Sebelumnya, ketika memberikan sambutan pemberian penghargan Proper 2020 KLHK di Kementerian LHK, Senin (14/12), Siti Nuraya menyebutkan selama 23 tahun Indonesia memiliki sistem pengukuran kinerja perusahaan dengan hasil-hasil analisis yang terukur, misalnya dalam kaitan elemen emisi gas rumah kaca (GRK).
Program dari Wolrd Bank, FCPF di Kaltim telah menghasikan prestasi penurunan emisi 22 juta ton GRK dan telah dinilai RBP-nya mencapai 110 juta USD.
Dibandingkan dengan hasil emisi GRK selama 2020, kata Siti Nurbaya, dari upaya dunia usaha sebanyak 131 juta ton, maka bisa dilihat bahwa emisi dari dunia usaha sangat penting dan berpotensi besar. Tentu teknik dan metode penghitungan ini akan divalidasi sesuai standard yang telah dikonsultasikan dan disetujui Sekretariat UNFCCC.
Posisi Indonesia
Upaya dunia usaha itu menjadi sangat penting, belum lagi pada aspek hemat energi atau efisiensi 430 juta Giga Joule serta efisiensi air hingga 340 juta m3 dan pengurangan limbah. Angka-angka tersebut memiliki arti penting dan merupakan wujud nyata partnership non state actor dalam pengendalian perubahan iklim.
Banyak data dan informasi kinerja pengelolaan dunia usaha lainnya yang dikumpulkan melalui mekanisme PROPER. Capaian-capaian ini juga penting guna menjawab tantangan dunia akan kondisi perubahan iklim.
“Dengan demikian, kekokohan posisi Indonesia dalam menjawab isu global tersebut akan terlihat jelas, dan mudah dikomunikasikan ke dunia internasional. Kita lawan itu antek asing yang melemahkan Indonesia dalam upaya-upaya pengendalian perubahan iklim," ujanya.
Reporter: Syafril Amir
