RIAUMANDIRI.ID, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md mengungkapkan bahwa dana dari pusat untuk Papua cukup besar namun jarang dinikmati rakyat lantaran dikorupsi elite lokal.

"Kita pertama sudah menyiapkan Kepres yang sedang dipelajari agar pembangunan di Papua betul dirasakan rakyatnya, karena dana untuk Papua besar sekali, tetapi dikorupsi elitenya di sana," kata Mahfud di Jakarta, Kamis (3/12/2020).

Hal ini akhirnya membuat rakyat Papua sering tak merasakan besarnya kucuran dana dari Pemerintah Pusat. Oleh karenanya, menurut Mahfud pihaknya tengah menyiapkan Keputusan Presiden untuk hal tersebut.

Dalam kasus ini, pendekatan yang diutamakan dalam membangun Papua, menurutnya ialah pendekatan kesejahteraan.

"Kita atur bagaimana caranya. Nah, dalam pendekatan kesejahteraan, dalam waktu dekat pemerintah tengah menyiapkan revisi UU Nomor 21 Tahun 2001 yang mencakup dua hal. Satu pembesaran atau perpanjangan pemberian dana Otsus (otonomi khusus) dari dua persen menjadi 2,25 persen," paparnya.

Selanjutnya Mahfud menyebut Papua akan dimekarkan wilayahnya supaya lebih banyak pihak yang mengurus. Sehingga diharapkan akan lebih teratur.

"Yang mengurus lebih banyak, lebih teratur, nanti akan dilakukan pemekaran yang semuanya itu yang nantinya mulai digarap secepatnya sesuai prosedur. Tujuan semua kesejahteraan bagi orang asli Papua (OAP). Itu sikap pemerintah, kebijakan pemerintah," tegas dia.

 

Sumber : merdeka.com

Editor : Rico Mardianto