Ranperda Covid-19 Digesa, DPRD Pekanbaru Harap Hak Masyarakat Terlindungi

RIAUMANDIRI.ID, PEKANBARU - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Pekanbaru mengenai Covid-19 terus digesa. Mengingat, angka kasus positif Covid-19 masih cukup tinggi dan masyarakat yang tak lagi acuh terhadap hal tersebut.
Anggota DPRD Kota Pekanbaru sekaligus Tim Panitia Khusus pembahas Ranperda Covid-19, Roni Pasla berharap Perda dapat segera disahkan dan menjadi payung hukum yang melindungi hak-hak masyarakat di tengah pandemi.
"Kita berharap Perda ini menjadi payung hukum pemerintah dan masyarakat terkait bagaimana protokol kesehatan dijalankan," ungkapnya. Jumat (13/11/2020).
"Kemudian dengan Perda ini, nanti ada hak-hak masyarakat yang harus dipenuhi dan dilindungi oleh pemerintah. Terutama hak masyarakat untuk mendapat pencegahan di masa pandemi ini," pungkasnya.
Selain itu, Ranperda Covid-19 juga akan membahas sanksi-sanksi yang akan diterapkan bagi pelanggar protokol kesehatan.
"Pasti ada itu. Selama ini kan hanya Perwako. Sekarang kita masukkan ke dalam Perda sanksi-sanksi itu," ungkapnya.
Pembahasan Ranperda ditargetkan selesai pada akhir tahun 2020 ini.
Reporter: M Ihsan Yurin