RIAUMANDIRI.ID, JAKARTA – Anggota Komisi I DPR dari fraksi NasDem, Muhammad Farhan menyebut pemberian tanda jasa Bintang Mahaputera merupakan keputusan politis meski tetap dalam kerangka politik kebangsaan.

"Bintang Mahaputera memang keputusan politis tetapi dalam kerangka politik kebangsaan," ujar Farhan dalam keterangannya, Kamis (5/11/2020).

Hal ini dikatakannya terkait rencana pemberian gelar kehormatan Bintang Mahaputera dari Presiden Joko Widodo untuk eks Panglima TNI Jendral (Purn) Gatot Nurmantyo.

Gatot sendiri kini menjabat sebagai Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), organisasi yang mendeklarasikan diri sebagai oposisi pemerintah.

Terlepas dari itu, Farhan menyampaikan bahwa Bintang Mahaputera merupakan bentuk apresiasi kepada seorang prajurit yang telah menunjukkan pengabdian luar biasa kepada bangsa dan negara, apapun pandangan politisnya.

Menurutnya, Hari Pahlawan merupakan waktu yang paling tepat karena masyarakat bisa melihat sosok yang telah berbuat nyata untuk bangsa dan negara.

"Hal ini juga menunjukkan bahwa kita semua, sebagai satu bangsa terikat dan bersatu dalam naungan NKRI dan Pancasila," ucap Farhan, yang merupakan anggota Fraksi Partai NasDem itu.

Senada, Anggota Komisi I DPR RI Tubagus Hasanuddin mengatakan bahwa pemberian tanda jasa bagi Gatot itu merupakan hal yang sah. Hanya saja, ia menyebut itu tak biasa diberikan pada momentum Harti Pahlawan 10 November.

"Sah saja sebagai kepala negara memberi tanda jasa Bintang Mahaputera. Karena pemberian ini toh sudah melalui Dewan Tanda Kehormatan," kata Hasanuddin dalam keterangannya, Kamis (5/11).

"Kepala negara yang lalu memberikan tanda jasa dan bintang jasa kehormatan biasanya dilaksanakan sebelum hari Kemerdekaan tanggal 17 Agustus setiap tahun," imbuhnya.

Dia menjelaskan peringatan Hari Pahlawan yang jatuh setiap 10 November setiap tahun biasanya digunakan untuk memberikan gelar pahlawan kepada tokoh-tokoh yang telah meninggal dunia atau gugur.

"Jadi kurang biasa kalau ada seseorang yang mendapat tanda jasa atau bintang kehormatan pada bulan November ini," tandasnya.

Diketahui, informasi terkait pemberian gelar kehormatan kepada Gatot pertama kali diungkap oleh Menko Polhukam Mahfud MD lewat akun Twitter resmi miliknya, @mohmahfudmd.

Gatot sendiri mengaku belum menerima informasi maupun kabar berkaitan dengan dirinya yang akan menerima gelar kehormatan Bintang Mahaputera dari Jokowi itu.

"Kami lagi di luar kota (Ziarah) sehingga belum tahu," kata Gatot melalui pesan singkat saat dikonfirmasi pada Selasa (3/11).

Sumber : CNN Indonesia

Editor : Nandra F Piliang