RIAUMANDIRI.ID, JAKARTA - Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY menjelaskan sikap Partai Demokrat (PD) terhadap UU Cipta Kerja.

Dalam akun YouTube resminya, Senin (12/10/2020), SBY berbicara panjang lebar soal tuduhan menggerakkan demo omnibus law dan sikap Demokrat terhadap UU Cipta Kerja. Format video itu adalah SBY mengobrol santai dengan sejumlah orang yang memberikannya pertanyaan. SBY ditanya apakah tuduhan menggerakkan massa ini berkaitan dengan sikap PD yang menolak UU Cipta Kerja pada paripurna 5 Oktober lalu.

"Mungkin juga ada kaitannya, tapi gini loh. Saya itu sekarang sudah lebih dari 9 bulan saya kira tidak lagi aktif dalam aktivitas politik sehari-sehari, juga dalam kegiatan Partai Demokrat sehari-sehari. Saya sudah pensiun dari situ, sebagai sesepuh saya sudah," sebut SBY.

SBY menyebut Partai Demokrat tidak setuju UU Cipta Kerja langsung diputuskan pada paripurna 5 Oktober lalu. SBY bicara dua alasannya.

"Yang saya ikuti ada 2 alasan Partai Demokrat. Yang pertama diketahui bahwa di sana sini dari kandungan RUU Cipta Kerja ini masih ada masalah, masih ada masalah di sana sini. Bukan hanya yang ada dalam pasal-pasalnya, mungkin juga tentang design, konsep dasar dan intention dari pemerintah, negara, ini apa sebenarnya. Apa hanya khusus penciptaan lapangan pekerjaan atau investasi atau yang lebih luas lagi menyangkut ekonomi," jelas SBY.

SBY menyebut Demokrat ingin masalah-masalah di RUU Cipta Kerja saat itu dituntaskan terlebih dahulu. Menurutnya, perlu waktu lebih lama untuk menyelesaikan RUU Cipta Kerja.

"Yang kedua, alasan Partai Demokrat itu, Demokrat tahu bahwa penolakan terhadap RUU ini tinggi. Bukan hanya dari pekerja atau buruh," sebut SBY.

"Partai Demokrat berpendapat kalau penolakan itu tinggi, begitu disahkan hampir pasti terjadi perlawanan. Mengapa tidak, ini usulan Partai Demokrat sebetulnya, jangan dipaksakanlah, masih ada waktu entah sebulan, dua bulan, tiga bulan sampai betul-betul bulat. Kalau ada pihak-pihak yang menolak, DPR itu bisa berkonsultasi, pemerintah juga begitu. Kalau konsultasi itu jangan hanya kepada unsur-unsur yang setuju. Itu menurut saya, wong sudah setuju kok.... Justru yang belum setuju itulah diajak bicara. Ada titik temunya," sebut SBY.

SBY tak setuju jika Demokrat dianggap melawan negara karena tidak setuju dengan UU Cipta Kerja. Demokrat, kata SBY, hanya bisa bersuara di parlemen.

"Kalau kami ada di pemerintahan pastilah mengingatkan juga, 'Ayo kita tuntaskan dulu, jangan terlalu banyak masalah'," kata SBY.

SBY menegaskan Demokrat mendukung pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, termasuk melalui produk legislasi. Yang Demokrat kurang setuju, kata SBY, jika hanya satu pihak yang diuntungkan lewat undang-undang.

"Oleh karena itu Demokrat setuju sekali kalau kita punya undang-undang yang bisa menggalakkan ekonomi kita. Dulu kalau kami tidak berpaya menggalakkan investasi tidak mungkin ekonomi tumbuh relatif tinggi," kata SBY.

"Kalau ada yang berpendapat Demokrat tidak setuju untuk menggalakkan ekonomi investasi ya salah besar karena kami juga begitu dulu. Tetapi ya sudahlah yang penting kami punya posisi yang jelas dan kami pertanggungjawabkan semuanya itu. Meskipun sekali lagi saya tidak ikut secara teknis dan setiap hari di sana tapi saya yakini Demokrat punya niat dan tujuan yang baik," jelas SBY.

Sumber : Detikcom

Editor : Rico Mardianto